PT.GURINDAM MEDIA KEPRI- Mencerdaskan & Memuliakan

Gubernur Kepri Ingatkan Agar Moratorium DOB Tidak Mengancam Kedaulatan

Mencerdaskan & Memuliakan - Mei 11, 2022
Gubernur Kepri Ingatkan Agar Moratorium DOB Tidak Mengancam Kedaulatan
 - (Gubernur Ansar saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali)
RajaBackLink.com
Editor admin

GURINDAM.ID – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengingatkan pemerintah pusat agar moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) tidak menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan.

Hal ini disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Selasa (10/5).

Kekhawatiran ini disampaikan Ansar mengingat Provinsi Kepulauan Riau yang berhadapan dengan invansi negara asing atas sumber daya alam (SDA) berupa gas alam di Kabupaten Natuna.

“Jangan karena moratorium DOB kita mengorbankan kedaulatan negara, khususnya di Kepulauan Riau,” tegas Gubernur Ansar dalam forum yang dihadiri Gubernur seluruh Indonesia itu.

“Kami mengingatkan agar Pemerintah Pusat mengkaji prioritas pemekeran berdasarkan ancaman bagi kedaulatan negara,” tambahnya.

Di saat yang sama, Gubernur Ansar juga mengusulkan dilakukan revisi terhadap Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Lewat Forum SPPSI, Ansar berharap dibentuk tim kecil terdiri dari para pakar yang dapat melaksanakan kajian.

“Saya kira Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 tahun 2014 perlu direvisi kembali,” kata Ansar.

“Kita perlu mereview kembali karena banyak kewenangan Gubernur¬† yang memang terasa sudah terkebiri,” sambungnya.

Menurut Ansar, memang tidak mudah menerjemahkan UU Otonomi Daerah jika dikaitkan dengan UU yang lain.

“Maka kadang-kadang. dengan Kepmen saja, dengan cantolan UU yang lain, terbentur dengan kewenangan-kewenangan Kepala Daerah. Makanya saya kira perlu direvisi,” paparnya lagi.

Selain itu, Gubernur Ansar menyinggung adanya trend kebijakan kontemporer dikeluarkan Pemerintah Pusat.

Ia mengingatkan pentingnya memperkuat kebijakan dengan refrensi dan dasar yang kuat pula.

“Kadang kala kewenangan kita (kepala daerah) ditarik begitu saja oleh pemerintah pusat tanpa ada pembicaraan menyeluruh, tanpa ada refrensi atau kajian sejenisnya,” ujar Ansar.

Baca Juga  Tinjau Vaksin Masal, Presiden Joko Widodo: Kita Harapkan Sektor Pariwisata Bali Segera Bangkit

Seperti kewenangan di bidang pertambangan yang sebelumnya ditarik Pemerintah Pusat, kemudian sebagian dikembalikan lagi ke daerah.

“Nah ini kan negara. Negara harus dibangun dengan yang lebih pasti dan jelas,” tutupnya.

(Dia)

Click Bener Subscribe youtube Gurindam.id

Tinggalkan Komentar

LIKE FANPAGE

Our Visitor

0 8 2 2 6 0
Users Today : 9
Users Yesterday : 21
Users Last 7 days : 193
Users Last 30 days : 1161
Users This Month : 631
Users This Year : 14768
Total Users : 82260
Views Today : 73
Views Yesterday : 118
Views Last 7 days : 475
Views Last 30 days : 1948
Views This Month : 1213
Views This Year : 21297
Total views : 135000
Who's Online : 0
Your IP Address : 128.199.94.108
Server Time : 2022-05-22
Baca Informasi Berita Aktual Dari Sumber terpercaya