JAKARTA — Presiden Prabowo Subinto percayakan amanah besar kepada Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) pada Senin (25/8/2025) lalu.
Pelantikan ini menandai babak baru dalam sejarah pembangunan infrastruktur maritim Indonesia, menempatkan seorang mantan Kepala Staf Umum TNI di garda terdepan megaproyek tanggul laut raksasa yang telah dinantikan selama tiga dekade.
Bersama Didit, Presiden Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Ketiganya kini mengemban mandat berat: mewujudkan proyek giant sea wall sepanjang kurang lebih 500 kilometer yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total biaya mencapai 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.300 triliun.
“Saya akan bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa. Kita cari singkatan yang enak. Ini vital dan kita akan mulai sekarang,” ujar Prabowo dengan nada serius namun diselingi kelakar khasnya tentang budaya singkatan dalam birokrasi Indonesia.
Sosok di Balik Mandat Strategis
Nama Didit Herdiawan bukanlah nama asing di lingkaran pertahanan dan strategi nasional. Pria kelahiran Surabaya, 13 September 1961 ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 1984 yang telah menapaki puluhan jabatan strategis sepanjang karier militernya.
Dari perwira muda di KRI Ngurah Rai-344, Didit perlahan menanjak menjadi Ajudan Presiden RI periode 2004-2009, sebuah posisi yang menempatkannya dalam lingkaran terdalam kekuasaan eksekutif.
Puncak karier militernya tercapai saat menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI (2015-2019), menjadikannya salah satu perwira tinggi paling berpengaruh dalam struktur komando pertahanan Indonesia.
Sebelumnya, ia juga pernah memimpin Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dan menjabat Wakil Kepala Staf TNI AL, memperkuat rekam jejaknya dalam pengelolaan wilayah maritim strategis.
Yang membedakan Didit dari kebanyakan perwira tinggi adalah latar belakang akademiknya yang mumpuni. Ia meraih gelar Master of Public Administration dan Master of Business Administration, serta gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Kombinasi pengalaman militer-strategis dan kedalaman akademik inilah yang tampaknya menjadi pertimbangan utama Presiden Prabowo dalam memilih Didit memimpin badan otorita baru ini.
Pasca purnatugas dari dinas aktif militer, Didit mengemban peran sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Matra Laut (2019-2024) sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2024. Transisi dari Wamen KKP ke Kepala Badan Otorita Pantura bukanlah perpindahan yang janggal melainkan kelanjutan logis dari spesialisasinya dalam isu strategis kelautan.
Megaproyek yang Tertunda Tiga Dekade
Proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa di Pantura Jawa sejatinya bukanlah gagasan baru. Presiden Prabowo secara eksplisit mengungkapkan bahwa rencana ini telah disusun oleh Bappenas sejak 1995.
“Bayangkan, tiga puluh tahun lalu. Tapi sekarang, tidak ada lagi penundaan. Kita akan kerjakan segera,” tegas Prabowo dalam Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Urgensi proyek ini tak bisa ditawar. Penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang masif di kota-kota pesisir Pantura, dikombinasikan dengan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim, menciptakan ancaman eksistensial bagi jutaan penduduk.
“Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera,” tandas Prabowo.
Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa sejumlah wilayah di Pantura mengalami penurunan tanah hingga 10-20 sentimeter per tahun. Di Pekalongan, misalnya, banjir rob telah menenggelamkan area permukiman dan lahan produktif secara permanen. Kondisi ini diproyeksikan semakin memburuk tanpa intervensi infrastruktur berskala besar.
Secara teknis, proyek tanggul laut raksasa ini akan membentang sepanjang sekitar 500 kilometer. Untuk fase awal, prioritas diberikan pada wilayah DKI Jakarta hingga Semarang—dua kawasan dengan tingkat kerentanan dan nilai ekonomi tertinggi. Khusus di Teluk Jakarta, estimasi anggaran mencapai 8-10 miliar dolar AS dengan masa pengerjaan 8-10 tahun.
Skema Pendanaan: Kolaborasi Pusat-Daerah dan Keterbukaan pada Investor Global
Salah satu aspek paling menarik dari megaproyek ini adalah pendekatan pendanaannya. Prabowo menegaskan bahwa proyek ini tidak akan sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah justru mendorong skema kolaboratif dengan pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta.
“Kalau 8 miliar dolar dikerjakan selama delapan tahun, berarti 1 miliar dolar per tahun. Setengah dari DKI, setengah dari pemerintah pusat. Karena ini untuk DKI sebenarnya,” urai Prabowo, mengonfirmasi dukungan dari Gubernur DKI Jakarta untuk turut serta dalam pendanaan.
Di sisi lain, pemerintah membuka pintu lebar bagi partisipasi investor dan kontraktor internasional. Prabowo menyebut perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Eropa, hingga Timur Tengah sebagai pihak yang potensial terlibat. Namun, ia menambahkan satu penegasan penting: dimulainya proyek ini tidak akan menunggu kepastian dari investor asing.
“Kita tidak akan tunggu. Kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” tegasnya, mencerminkan semangat kemandirian yang menjadi salah satu ciri retorika pemerintahannya.
Bagi Didit Herdiawan, posisi barunya ini bukan sekadar penugasan administratif melainkan mandat dengan kompleksitas multi-dimensi. Setidaknya ada tiga lapis tantangan utama yang harus dihadapi.
Pertama, tantangan teknis dan lingkungan. Proyek giant sea wall bukan sekadar membangun tembok laut. Ia melibatkan rekayasa hidraulik kompleks, analisis dampak lingkungan jangka panjang, integrasi dengan sistem drainase perkotaan, serta mitigasi potensi dampak ekologis pada ekosistem pesisir. Kesalahan perencanaan bisa berakibat katastrofik.
Kedua, tantangan pendanaan dan tata kelola. Dengan estimasi biaya Rp1.300 triliun, proyek ini adalah salah satu yang termahal dalam sejarah Indonesia. Struktur pendanaannya yang hybrid—melibatkan APBN, APBD, dan potensi investasi asing membutuhkan kerangka tata kelola yang transparan dan akuntabel. Badan Otorita yang baru dibentuk ini harus mampu menjadi simpul koordinasi yang efektif di antara banyak pemangku kepentingan.
Ketiga, tantangan sosial-politik. Pembangunan infrastruktur sebesar ini pasti akan berdampak pada masyarakat pesisir, mulai dari pembebasan lahan hingga perubahan mata pencaharian. Resistensi lokal, konflik agraria, dan dinamika politik anggaran adalah variabel yang harus dikelola dengan cermat.
Namun demikian, rekam jejak Didit dalam mengelola organisasi besar dan lintas-sektor bisa menjadi modal berharga. Pengalamannya sebagai Kasum TNI membiasakannya dengan koordinasi multi-institusi dalam skala nasional.
Sementara posisinya sebagai Wamen KKP memberinya pemahaman langsung tentang dinamika sektor kelautan dan perikanan yang akan bersinggungan langsung dengan proyek ini.
Pelantikan Didit Herdiawan juga bisa dibaca dalam kerangka yang lebih luas: penguatan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Proyek tanggul laut Pantura bukan hanya tentang perlindungan fisik dari banjir rob, melainkan juga tentang penataan ulang kawasan pesisir utara Jawa sebagai koridor ekonomi strategis.
Kawasan Pantura adalah nadi perekonomian nasional. Di sepanjang koridor ini terkonsentrasi pusat-pusat industri, pelabuhan utama, sentra pertanian dan perikanan, serta permukiman padat penduduk. Kegagalan melindungi kawasan ini dari ancaman lingkungan akan berdampak sistemik pada ketahanan pangan, energi, dan stabilitas sosial.
Dengan menempatkan seorang mantan perwira tinggi TNI di pucuk pimpinan Badan Otorita, Prabowo seolah mengirim sinyal bahwa proyek ini diperlakukan setara dengan operasi strategis pertahanan. Ini bukan proyek biasa—ini adalah proyek penyelamatan nasional.
Apa Selanjutnya?
Dengan pelantikan ini, publik kini menanti langkah konkret pertama dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pembentukan struktur organisasi, perekrutan personel kunci, penyusunan detail teknis, dan negosiasi pendanaan dipastikan akan menjadi agenda awal Didit bersama kedua wakilnya.
Satu hal yang ditekankan oleh Presiden Prabowo adalah bahwa proyek ini adalah tentang memulai. “Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 kilometer dimulai dengan satu langkah. Saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan, tapi kita harus mulai dan kita akan mulai,” katanya.
Kini, langkah pertama itu telah diambil. Pertanyaannya tinggal seberapa cepat dan seberapa kokoh langkah-langkah selanjutnya akan dijalankan di bawah komando baru ini. Yang jelas, mata seluruh negeri terutama jutaan warga pesisir Pantura kini tertuju pada Didit Herdiawan dan timnya. Mandat telah diberikan, sejarah menanti diukir.
Sumber: kompas.com/GRD
