JAKARTA – Dalam langkah strategis memperkuat ketahanan dan pembangunan kawasan pesisir, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menerima audiensi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan.
Pertemuan tertutup yang berlangsung di Ruang Rapat Wisma Elang Laut (WEL), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026), ini menegaskan komitmen sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan pembangunan maritim nasional yang modern dan berkelanjutan.
Audiensi ini menjadi forum koordinasi tingkat tinggi untuk menyelaraskan persepsi antara TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Fokus utama pembahasan adalah percepatan perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur di sepanjang pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Kedua belah pihak sepakat bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci utama untuk memastikan proyek strategis nasional ini tidak hanya sukses dari sisi fisik, tetapi juga mampu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ekosistem kawasan pesisir.
Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menegaskan, TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut memiliki tanggung jawab moril untuk mengawal setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hadirnya dua figur purnawirawan TNI AL dalam pertemuan ini Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali sebagai Kasal aktif dan Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan sebagai Kepala Otorita Pantura Jawa menjadi simbol kuat efektivitas kolaborasi.
Keduanya memiliki visi yang sama dalam memandang laut sebagai masa depan bangsa, sekaligus memahami seluk-beluk teknis dan keamanan di wilayah perairan.
Kawasan Pantura Jawa selama ini dikenal sebagai urat nadi perekonomian nasional, namun juga menghadapi tantangan serius berupa abrasi, penurunan muka tanah, hingga dinamika keamanan laut.
Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan solusi terpadu, mulai dari pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall), revitalisasi pelabuhan perikanan, hingga konservasi mangrove yang melibatkan masyarakat pesisir.
Pengamat kemaritiman menilai, pertemuan ini adalah langkah positif untuk menepis ego sektoral yang kerap menjadi hambatan pembangunan di Indonesia.
“Ketika otoritas keamanan dan otoritas pembangunan sipil menyatu, hasilnya akan sangat cepat. Apalagi ini menyangkut Pantura yang sangat vital bagi ketahanan pangan dan logistik nasional,” ujar pakar tata kelola pesisir.
Dengan ditandatanganinya sejumlah nota kesepahaman teknis sebagai tindak lanjut audiensi ini, publik dapat berharap bahwa pembangunan di pesisir Pantura Jawa akan memasuki fase baru yang lebih terintegrasi, berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, serta memberikan dampak sosial ekonomi yang luas bagi masyarakat pesisir.
(GRD/pen)
