GURINDAM.ID- Di tengah denyut nadi kepemimpinan daerah yang terus berdetak membangun negeri dari pinggiran, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan sebuah orasi kebangsaan yang menyejukkan sekaligus membakar semangat patriotisme.
Di hadapan para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari seluruh Indonesia yang tengah mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu (18/4/2026), ia menegaskan kembali hakikat paling mendasar dari berdirinya republik ini, pertahanan negara bukan sekadar tugas tentara, melainkan panggilan suci setiap warga negara.
Langit biru Magelang yang bersih dan angin sejuk pegunungan Menoreh menjadi saksi bisu pertemuan para pemimpin legislatif daerah dengan salah satu arsitek pertahanan nasional.
KPPD yang digelar di kompleks Akmil bukan sekadar acara seremonial. Ia adalah dapur tempa bagi para wakil rakyat untuk mengasah nalar strategis, memperkuat wawasan kebangsaan, dan menyelaraskan langkah pembangunan daerah dengan kepentingan nasional yang lebih luas.
Di ruang penuh khidmat itu, Menhan Sjafrie membuka pemaparannya dengan sebuah penggambaran fondasi kokoh yang selama ini menjaga kedamaian Indonesia.
“Sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertumpu pada empat dimensi utama yang saling mengunci,” ujar Sjafrie dengan suara tenang namun berwibawa.
Dimensi pertama, jelasnya, adalah pengerahan kekuatan. Ini merupakan otoritas tertinggi yang berada langsung di tangan Presiden selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia.
Dalam situasi genting yang mengancam kedaulatan, keputusan pengerahan seluruh daya tempur bangsa ada pada satu komando nasional.
Dimensi kedua adalah pembangunan kekuatan, yaitu ranah Menteri Pertahanan dalam merancang kebijakan, postur, dan arsitektur pertahanan jangka panjang. Di sinilah haluan diplomasi pertahanan, modernisasi alutsista, hingga penguatan industri pertahanan dalam negeri dirumuskan.
Dimensi ketiga adalah pengoperasionalan kebijakan oleh Panglima TNI, di mana doktrin dan strategi diterjemahkan menjadi gelar kekuatan di lapangan.
Sementara dimensi keempat, pembinaan kekuatan, menjadi tanggung jawab masing-masing angkatan darat, laut, dan udara untuk memastikan setiap prajurit dan setiap sistem senjata berada dalam kondisi prima setiap saat.
Empat pilar ini membentuk sebuah ekosistem pertahanan yang padu, namun demikian, Sjafrie mengingatkan bahwa ia belum lengkap tanpa roh sesungguhnya dari pertahanan Indonesia.
Sambil merujuk pada konstitusi, Menhan yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang lugas ini menekankan pentingnya memahami kembali Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. “Indonesia menganut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, Sishankamrata,” katanya.
Di dalam sistem ini, TNI dan Polri memang menjadi kekuatan utama, tetapi mereka bukan satu-satunya. Di belakang mereka, mengalir kekuatan luar biasa besar yang bersumber dari seluruh komponen bangsa: rakyat. Dari buruh pabrik di kawasan industri, petani di lereng gunung, nelayan di pesisir, mahasiswa di kampus, hingga para tokoh adat di pedalaman, semuanya adalah bagian dari sabuk pertahanan negara.
“Membuat pertahanan yang kuat itu bukan tugas khusus Tentara Nasional Indonesia, tapi ini adalah tugas khusus dari seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sebut sebagai Sishankamrata,” tegas Sjafrie, disambut anggukan dari para Ketua DPRD yang hadir.
Di era perang asimetris, perang hibrida, dan perang siber yang tidak lagi mengenal garis depan tradisional, semangat Sishankamrata menemukan relevansinya yang paling mutakhir.
Ancaman bukan lagi semata tank dan pesawat tempur yang melintas batas, melainkan juga propaganda, disinformasi, perang ekonomi, hingga infiltrasi ideologi transnasional yang diam-diam menggerogoti persatuan. Menghadapi semua itu, seluruh rakyat adalah sensor, benteng, sekaligus penjaga.
Lebih dalam, Sjafrie menjabarkan strategi besar pertahanan Indonesia yang disebut “defensif aktif.” Ini adalah strategi yang lahir dari jiwa dan kepribadian bangsa. “Kita tidak ofensif, tidak ada keinginan untuk menyerang negara lain. Fokus kita murni pada perlindungan wilayah dan kedaulatan rakyat,” paparnya.
Namun jangan bayangkan defensif sebagai sikap pasif menunggu diserang. Defensif aktif berarti memiliki kemampuan pencegatan, penangkalan, dan pemulihan yang cepat serta kekuatan yang mampu memproyeksikan efek getar (deterrence) kepada pihak mana pun yang berniat mengganggu kedamaian Nusantara.
Di saat yang sama, Indonesia justru menebarkan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia melalui misi pemeliharaan perdamaian PBB, patroli keamanan laut di kawasan, serta diplomasi pertahanan yang menjembatani perbedaan.
Momentum KPPD di Akmil ini menjadi semakin istimewa ketika Sjafrie memperkenalkan konsep National Safety Belt atau Sabuk Pengaman Nasional. Ilustrasi ini begitu sederhana namun tajam maknanya.
“Sabuk pengaman ini memungkinkan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan fokus,” urainya.
Artinya, fungsi pertahanan hadir bukan untuk merepotkan atau menebar ketakutan, melainkan untuk memberikan rasa aman sebagai prasyarat mutlak pembangunan.
Seorang bupati atau wali kota dapat mencurahkan segenap energinya mengejar pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan kualitas pendidikan rakyatnya karena ada jaminan keamanan yang bekerja di latar belakang. Di sinilah esensi gotong royong antara sipil dan militer menemukan wujud konkretnya.
Salah satu ujung tombak Sabuk Pengaman Nasional itu diimplementasikan melalui keberadaan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di berbagai daerah.
Batalyon-batalyon ini bukanlah unit tempur yang tertutup di balik pagar barak berduri. Mereka justru membaur, hidup di tengah masyarakat, memahami denyut nadi sosial, sekaligus menjadi motor penggerak perubahan.
Dalam paparannya, Sjafrie memaparkan bahwa kehadiran batalyon teritorial tidak hanya bertugas menjaga keamanan bersama aparat daerah, tetapi juga berperan aktif dalam penguatan lingkungan sosial, bidang pendidikan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Bayangkan sebuah batalyon yang berada di wilayah perbatasan atau di daerah tertinggal. Para prajuritnya tidak hanya berpatroli menjaga tapal batas, tetapi juga menjadi guru bantu di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, menginisiasi pelatihan pertanian modern bagi petani lokal, membuka akses jalan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dan menggugah kesadaran bela negara di kalangan generasi muda.
Mereka adalah fasilitator yang merajut asa, memperkuat imunitas sosial terhadap provokasi dan radikalisme, serta memastikan bahwa kue pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir orang di pusat kota. Di kaki bukit, di pesisir terluar, di pulau-pulau terdepan, sosok TNI adalah pelayan, pembela, dan saudara.
Para peserta KPPD yang merupakan para Ketua DPRD dari Sabang sampai Merauke tampak menyerap setiap kalimat dengan intens. Salah seorang Ketua DPRD dari Provinsi Kalimantan Utara, yang enggan disebutkan namanya, mengaku terinspirasi.
“Selama ini kami di daerah kadang memaknai pertahanan sebagai urusan Jakarta semata. Ternyata, kami di DPRD memiliki peran vital sebagai jembatan antara kebijakan pertahanan pusat dan kebutuhan riil masyarakat.
Anggaran untuk ketahanan pangan, pendidikan karakter bela negara, hingga pembangunan infrastruktur perbatasan yang kami sahkan bersama pemerintah daerah adalah bagian dari memperkuat Sabuk Pengaman Nasional itu sendiri,” ungkapnya saat jeda acara.
Pernyataan ini selaras dengan yang digariskan Menhan bahwa fondasi pengabdian seluruh warga negara, baik yang duduk di parlemen, birokrasi, maupun di organisasi kemasyarakatan, sama: konstitusi dan kepentingan nasional. Dua fondasi itu mempersatukan niat dan langkah. Tidak boleh ada sekat-sekat primordial yang meretakkan barisan.
TNI, Polri, DPRD, pemerintah daerah, pengusaha, petani, dan semua elemen adalah satu kesatuan organik bangsa yang sedang berjuang memenangkan masa depan.
Pidato Sjafrie seolah menyuntikkan kembali memori kolektif bangsa ini tentang bagaimana para pendiri republik dulu, dengan segala keterbatasan, berani menyatakan kemerdekaan karena yakin bahwa rakyat adalah kekuatan terdahsyat yang tidak akan pernah bisa ditaklukkan oleh senjata mana pun.
Di ujung paparannya, suasana berubah menjadi sendu namun penuh harga diri. Dengan nada lirih nan dalam, Sjafrie Sjamsoeddin menutup: “Kami hanya berbakti untuk rakyat, kami lahir dari rakyat, dan kami akan kembali kepada rakyat, dan kami bertugas untuk membalas jasa rakyat kepada negara dan bangsa.” Kalimat ini adalah ikrar, yang lahir dari sumsum setiap prajurit sejati. Ia mengingatkan bahwa seragam loreng dan tanda pangkat hanyalah simbol, karena sesungguhnya darah yang mengalir di tubuh prajurit adalah darah rakyat jelata yang mencintai sawah, laut, dan gunung negeri ini.
Ikrar itu sekaligus menjadi panggilan moral bagi para pemimpin daerah yang hadir: kekuasaan yang dimiliki harus dikembalikan dalam bentuk pengabdian paripurna kepada rakyat yang telah memilih.
Kegiatan KPPD di Akmil Magelang ini menutup sesi dengan tepuk tangan panjang para peserta. Lebih dari sekadar kuliah kenegaraan, sesi ini menjadi ruang perenungan dan penguatan komitmen.
Di luar gedung, para taruna Akmil yang gagah dengan sikap sempurna seakan menjadi cermin dari harapan itu: Indonesia yang kuat karena pemimpinnya paham akan hakikat perjuangan, dan rakyatnya bersatu padu dalam jalinan pertahanan semesta.
Lembah Tidar, tempat ditempa para calon pemimpin militer masa depan, kini juga menjadi saksi bahwa para pemimpin sipil daerah pun ikut digembleng kesadarannya bahwa nasib negeri ini berada dalam genggaman seluruh anak bangsanya.
Dengan berakhirnya paparan Menteri Pertahanan, para Ketua DPRD membawa pulang misi baru: menjadikan semangat Sishankamrata dan Sabuk Pengaman Nasional sebagai napas dalam setiap kebijakan daerah.
Bukan dengan memiliterisasi masyarakat, melainkan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap pembangunan jembatan, setiap beasiswa untuk anak petani, setiap pelatihan UMKM, dan setiap gotong royong membersihkan lingkungan adalah manifestasi cinta tanah air.
Pada hari itu, di bawah langit Magelang, Indonesia kembali mengingatkan dirinya sendiri: pertahanan bukan tentang perang, melainkan tentang cinta yang bersedia menjaga.
(GRD/LEMHANAS)
