JAKARTA – Pertahanan negara adalah urusan mati-hidup sebuah bangsa, terutama bagi Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Di tengah situasi geopolitik global yang kian bergejolak, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin angkat bicara secara blak-blakan mengenai anggaran pertahanan yang dinilainya masih jauh dari kata aman.
Dalam rapat kerja yang berlangsung dinamis, Sjafrie menyoroti pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk tahun 2027 yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp139 triliun.
Angka ini kontras dengan kebutuhan riil Kemenhan yang mencapai Rp667 triliun untuk membangun sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang solid. Tak tinggal diam, usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI, Sjafrie resmi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun.
Bagi Sjafrie, dana ini bukan sekadar belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista), melainkan investasi untuk menjaga agar pembangunan nasional tetap selamat.
“Sistem pertahanan negara itu adalah safety belt (sabuk pengaman) dari pembangunan nasional. Jika kita ingin ekonomi maju dan masyarakat sejahtera, sabuk pengamannya harus kuat,” tegas Sjafrie dengan nada lugas dalam jumpa pers di Jakarta.
Realita di Lapangan: TNI Bukan Hanya Jaga Perbatasan
Mengapa Kemenhan begitu gigih memperjuangkan tambahan anggaran? Jawabannya terletak pada beban tugas TNI yang kian kompleks dan multidimensional. Ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini tidak lagi konvensional semata.
Pertama, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang wajib dijaga 24 jam penuh demi mengamankan jalur pelayaran strategis dan mencegah penyelundupan di pulau-pulau terdepan. Kedua, TNI kini berperan sebagai garda terdepan kemanusiaan.
Saat infrastruktur publik runtuh dilanda bencana alam, prajurit TNI-lah yang pertama kali turun ke lumpur untuk membangun kembali jembatan dan akses warga.
“Tugas-tugas dinamis kita adalah mendukung pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana alam. Jadi sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya. Itu semua butuh logistik dan dukungan anggaran,” jelas Sjafrie.
Lebih krusial lagi, perhatian utama kini terpusat pada Papua yang menjadi center of gravity pertahanan. Di wilayah timur Indonesia ini, kehadiran TNI bukan hanya soal tegaknya Merah Putih, melainkan juga melindungi warga lokal dan memastikan percepatan pembangunan berjalan aman.
Menhan Sjafrie memastikan bahwa Kemenhan tidak serta-merta meminta dana besar tanpa perhitungan. Pihaknya telah melakukan evaluasi internal secara ketat, memangkas program-program non-prioritas untuk memfokuskan anggaran pada kebutuhan paling mendesak.
Usulan tambahan anggaran yang telah disampaikan kepada Komisi I ini adalah angka minimal yang dibutuhkan agar postur militer Indonesia tidak timpang.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan diselenggarakan untuk menangkal setiap ancaman, karena ancaman terhadap satu wilayah berarti ancaman bagi seluruh bangsa.
“Kami bekerja untuk memenuhi amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Ini adalah batas minimal agar pertahanan kita mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” pungkas Sjafrie.
Kini, bola panas ada di tangan parlemen. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Komisi I dan diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Di tengah ketidakpastian global dan kompetisi kekuatan di kawasan, pertanyaan besarnya adalah, apakah memangkas anggaran pertahanan terlalu dalam merupakan langkah bijak, atau justru sama dengan melonggarkan sabuk pengaman negara saat badai sedang mengintai?
(GRD/fer)
