JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara tegas menanggapi kritik yang disampaikan Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Dasco menilai pembatasan frekuensi perjalanan Presiden merupakan pandangan yang tidak relevan dengan kebutuhan geopolitik Indonesia saat ini.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026), Dasco menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan substansial, namun menolak kritik yang hanya berfokus pada aspek kuantitatif perjalanan dinas kepala negara.
“Kalau masukan soal substansi geopolitik, saya setuju itu dijadikan salah satu bahan pertimbangan. Masukan yang baik tentu perlu didengar,” ujar Dasco. “Namun jika hanya membatasi jumlah atau durasi kunjungan, saya pikir itu bukan persoalan yang substansial,” tegas politikus senior Partai Gerindra tersebut.
Diplomasi “Jemput Bola” di Tengah Krisis Global
Dasco menjelaskan bahwa frekuensi lawatan Presiden Prabowo merupakan konsekuensi logis dari dinamika global yang bergerak cepat. Menurutnya, perang dagang, krisis energi, serta pergeseran aliansi geopolitik menuntut kehadiran langsung seorang kepala negara untuk mengamankan kepentingan nasional.
“Perkembangan global saat ini memiliki dampak langsung terhadap kondisi nasional. Situasi internasional yang berkembang cepat membutuhkan kehadiran serta keputusan langsung dari Presiden,” jelas Dasco. Ia menambahkan, model diplomasi yang dijalankan Prabowo bersifat jemput bola, di mana Indonesia tidak hanya menunggu investasi dan kerja sama datang, tetapi aktif menjemputnya.
Menepis anggapan bahwa Presiden terlalu lama berada di luar negeri, Dasco mengklaim seluruh kunjungan dilakukan secara efisien. Ia menekankan bahwa agenda luar negeri Presiden dilakukan dalam waktu singkat dan langsung fokus pada pembahasan isu-isu prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan, dan penguatan alutsista.
“Kalau kita lihat, kepergian Presiden ke luar negeri dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, membahas hal-hal yang diperlukan, kemudian kembali ke Indonesia. Presiden memiliki strategi diplomasi tersendiri yang tidak bisa kita batasi berdasarkan jumlah perjalanan,” papar Dasco.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti rekor kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo dalam kurun waktu kurang dari dua tahun pemerintahan. Meski mengakui pentingnya diplomasi, Dino mengingatkan agar agenda perjalanan tetap mempertimbangkan efektivitas dan urgensi penanganan persoalan domestik. Kritik ini memicu perdebatan publik mengenai keseimbangan antara jet diplomacy dan fokus pemerintah pada isu dalam negeri.
Menanggapi hal itu, Dasco mengajak seluruh pihak untuk tidak memperdebatkan hitungan matematis kunjungan, melainkan mengawal hasil konkret dari diplomasi tersebut, seperti komitmen investasi dan kerja sama strategis. “Masukan yang substansial tentu akan selalu mendapat ruang. Mari kita lihat hasilnya untuk kepentingan nasional,” pungkasnya.
(GRD/rds)
