JAKARTA – Industri hilirisasi nikel Indonesia mulai melakukan manuver strategis dengan diversifikasi impor sulfur guna mengatasi ketatnya pasokan global. Langkah ini diambil sebagai antisipasi meluasnya dampak konflik di Timur Tengah yang selama ini menjadi pemasok utama bahan baku kunci baterai kendaraan listrik.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, mengungkapkan bahwa para pelaku usaha tidak tinggal diam melihat ketidakpastian geopolitik. Saat ini, importasi sulfur mulai diperlebar ke negara-negara non-tradisional yang memiliki industri pengolahan minyak bumi berteknologi maju.
“Ada beberapa negara [untuk diversifikasi]. Ada Kanada, Amerika, dan Korea, ” ungkap Arif kepada awak media dalam agenda Indonesia Critical Minerals Conference & Expo 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Sebagai informasi, sulfur merupakan produk sampingan dari proses penyulingan minyak bumi. Bahan ini krusial dalam memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)—bahan baku baterai—melalui metode pelindian asam bertekanan tinggi. Kebutuhannya sangat besar, di mana untuk menghasilkan 1 ton MHP dibutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur.
Hingga 2025, Indonesia sangat bergantung pada Timur Tengah dengan porsi 75% hingga 80% impor sulfur dari total kebutuhan sekitar 5,3 juta ton. Ketergantungan yang tinggi itu kini menjadi titik rawan yang coba diputus oleh para pemain industri.
Tantangan Impor Sulfat
Selain mengalihkan negara asal impor, sebagian pelaku usaha juga mulai menjajaki impor dalam bentuk sulfat. Namun, Arif mengakui bahwa opsi ini membawa tantangan operasional yang lebih berat.
“Mereka impor dalam bentuk sulfat, tapi kan itu tidak mudah karena bentuknya cair. Dari sisi logistics arrangement, kemudian kesulitan pengangkutan, itu jauh lebih besar dibanding sulfur,” jelas Arif. Umumnya, sulfur diangkut dalam wujud bubuk atau bongkahan padat yang lebih sederhana penanganannya.
Senada dengan FINI, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, mendesak perusahaan untuk mencari sumber pasokan baru. APNI bahkan telah merekomendasikan alternatif lain di luar Timur Tengah secara resmi.
“Kita sih sudah merekomendasikan beberapa sumber. Australia ada meski kecil [kapasitas produksi] dan Eropa ada di Bulgaria,” kata Meidy di lokasi yang sama, Kamis (5/6/2026).
Meidy juga mengingatkan bahwa meskipun jalur distribusi seperti Selat Hormuz kembali normal, pasokan sulfur tidak akan langsung pulih. Ia memprediksi adanya jeda waktu kritis hingga tiga bulan.
“Kalaupun hari ini Selat Hormuz dibuka, apa kita langsung dapat barang? Tidak, butuh waktu sekitar tiga bulan karena di sana perlu masa pemulihan (recovery). Artinya, sampai akhir tahun ini kita tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.
Untuk strategi jangka pendek, APNI menilai Australia paling logis dari sisi efisiensi logistik. Namun, kapasitas negeri kanguru itu belum cukup untuk memenuhi dahaga industri nikel nasional. Sebagai solusi, APNI menyarankan pendekatan Government-to-Government (G2G).
“Indonesia bisa menjembatani perusahaan domestik untuk melakukan investasi langsung (chip-in) pada perusahaan sulfur di Australia,” pungkas Meidy.
Sumber: Bloomberg Technoz/grd
