Mendukung 100 Hari Kerja Kapolri, Polres Natuna Gelar Rapat

GURINDAM.ID- Mendukung 100 Hari Kerja Kapolri, Polres Natuna Gelar Rapat Oprasional bulanan dalam rangka menganalisa serta mengevaluasi hasil kinerja kegiatan Polres Natuna dan jajaran, di ruang Satintelkam Polres Natuna, Sabtu (06/02/2021).

Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian dan didampingi oleh Kabagops Polres Natuna Kompol Hendrianto.

Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, dalam paparan dirinya mengatakan bahwa selain untuk menganalisa dan mengevaluasi, kegiatan ini juga merupakan dalam rangka mendukung Program 100 hari kerja Kapolri di wilayah hukum Polres Natuna.

“Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pimpinan tertinggi kita di Institusi Kepolisian Republik Indonesia sudah berganti, oleh sebab itu dilaksanakannya kegiatan ini selain menganalisa dan mengevaluasi hasil kinerja Polres Natuna dan jajaran namun juga untuk mendukung Program 100 hari kerja Kapolri,” ujar Kapolres.

Kapolres Natuna juga menekankan bahwa jajarannya akan mengutamakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat hingga nantinya Polri semakin dicintai dan semakin di percaya oleh masyarakat.

“Dalam melaksanakan kegiatan Kepolisian, apabila ada kekurangan fasilitas dan yang lain lain yang berhubungan dengan dinas agar kiranya di sampaikan kepada saya agar menjadi pertimbangan untuk kedepannya,” tambah Kapolres Natuna.

Dalam kesempatan ini Kabagops Polres Natuna Kompol Hendrianto, juga menjelaskan bahwa dengan adanya Gelar Operasional Polres Natuna ini di laksanakan untuk mengevaluasi situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Natuna.

“Saat ini Vaksin yang di terima untuk wilayah Kabupaten Natuna berjumlah 2.200 Vial dan untuk saat ini sedang di laksanakan pendistribusian ke puskesmas yang ada di wilayah Kabuapten Natuna dan sedang di laksanakan Vaksinasi,” sebut Kabagops Polres Natuna Kompol Hendrianto.

Kapolres juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggotanya atas kerja kerasnya selama ini dalam melaksanakan kegiatan satuan dan kegiatan masyarakat sehingga berjalan dengan lancar dan kondusif.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Sebelumnya tempat terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar vicon commander wish bersama seluruh pejabat utama Mabes Polri, Para Kapolda hingga jajaran Kapolres di wilayah terkait program kerja yang akan diimplementasikannya selama masa jabatannya.

Vicon digelar di Pusdalsis Mabes Polri, Jakarta dengan menerapkan Prokes COVID-19. Kapolri Jenderal Listyo Sigit memiliki 16 program prioritas untuk diimplementasikan dalam tiga tahap.

“Terkait 16 program prioritas ini kami akan diimplementasikan secara bertahap melalui timeline penentuan rencana aksi, target, dan implementasi yang dibagi tiga tahap yaitu tahap pertama 100 hari, tahap kedua 2021-2022, dan tahap ketiga 2023-2024,” ucap Kapolri dikutip dari Korlantaspolri, Kamis lalu.

Program prioritas Kapolri yang disebut “Presisi” yakni Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan dengan bertujuan menata kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul di era police 4.0,

perubahan teknologi kepolisian modern, peningkatan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kinerja penegakan hukum, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan COVID-19, serta pemulihan ekonomi nasional.

16 Program Prioritas Kapolri, diantaranya:

1. Penataan kelembagaan

2. Perubahan sistem dan metode organisasi

3. Menjadikan SDM Polri yang unggul di era police 4.0

4. Perubahan teknologi Kepolisian modern di era police 4.0

5. Pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas

6. Peningkatan kinerja penegakan hukum

7. Pemantapan dukungan Polri dalam penanganan COVID-19

8. Pemulihan Ekonomi Nasional

9. Menjamin keamanan program prioritas nasional

10. Penguatan penanganan konflik sosial

11. Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri

12. Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi

13. Pemantapan komunikasi publik

14. Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan

15. Penguatan fungsi pengawasan

16. Pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public complain)

Kapolri mengatakan jika 16 program prioritas ini dapat berjalan baik, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik yaitu Polri yang prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan, serta Polri yang menjadi elemen penting bangsa untuk menjaga berdiri tegaknya demokrasi menuju Indonesia yang maju.

Dalam arahannya, Kapolri memberikan penekanan dalam program 100 hari kerja. Ia berharap dalam pelaksanaannya program ini segera terwujud dalam jangka waktu tersebut.

Program 100 hari kerja Kapolri diantaranya:

1. Tingkatkan kesejahteraan personel melalui program perumahan dan kesehatan

2. Laksanakan sistem point dalam pembinaan karier personel sehingga semua anggota dapat kesempatan dan panggung yang sama sesuai prestasi yang dimiliki

3. Tingkatkan sinergitas TNI-Polri melalui kegiatan bersama sampai pada level pelaksanaan

4. Minimalisir komplain masyarakat terkait pelayanan kepolisian

5. Segera berlakukan layanan kepolisian dengan nomor tunggal 110 yang terkoneksi dengan command center

6. Layanan publik yang cepat, mudah, dan terukur berbasis teknologi informasi agar segera direalisasikan dalam pelayanan SIM, STNK dan SKCK

7. Segera persiapkan sarana dan prasarana bagi masyarakat kelompok rentan dan berkebutuhan khusus di tingkat Polres dan Polsek

8. Maksimalkan rekrutmen proaktif, penambahan kuota pada daaerah yang belum ada bhabinkamtibmas dan bakomsus (Teknologi informasi dan Kesehatan)

9. Transformasi polsek sebagai basis resolusi harus sudah berjalan dan realisasikan bhabinkamtibmas sebagai pusat informasi dan problem solver

10. Segera bentuk virtual police yang berperan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan media sosial pada ruang siber

11. Laksanakan perluasan ETLE, bagi wilayah yang belum bisa menerapkan ETLE lakukan proses tilang sesuai prosedur. Tidak ada istilah titip sidang dan awasi pelaksanaannya secara penuh

12. Terapkan restoratif justice sebagai bentuk penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan

13. Percepat penyelesaian penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik

14. Tingkatkan dan kembangkan program kampung tangguh untuk penanganan covid di seluruh daerah

15. Lakukan pendampingan pada setiap program permerintah terkait pemulihan ekonomi nasional.(slm)