JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) harus mengambil peran semakin strategis sebagai kekuatan masyarakat sipil.
Di tengah persaingan geopolitik, percepatan transformasi digital, dan ancaman infiltrasi ideologi, organisasi ini didorong menjadi jembatan antara negara dan rakyat yang menjaga semangat bela negara tetap menyala.
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet dalam rapat persiapan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) FKPPI yang digelar secara daring, Senin (20/7/2026).
Hadir dalam rapat tersebut jajaran Pengurus Pusat FKPPI, termasuk Dewan Pakar I Dewa Putu Rai, Sekjen Anna R. Legawatie, Waketum Dudhie Makmun Murod dan Didiet Haryadi, serta sejumlah ketua lainnya.
“FKPPI lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Tugas FKPPI hari ini adalah memastikan semangat persatuan, disiplin, pengabdian, dan bela negara tetap hidup dalam setiap denyut pembangunan nasional,” ujar Bamsoet yang juga menjabat Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI.
Modal Sosial Kuat dari Tingkat Desa hingga Nasional
Bamsoet memaparkan, FKPPI memiliki modal sosial luar biasa berkat struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa, hubungan historis erat dengan TNI-Polri, serta kader yang tersebar di berbagai sektor strategis seperti pemerintahan, politik, bisnis, akademisi, dan masyarakat.
Modal ini, lanjutnya, harus diarahkan menjadi kekuatan nyata untuk membangun karakter bangsa, memperkuat ketahanan wilayah, menggerakkan ekonomi lokal, hingga melawan penyebaran hoaks dan paham yang mengancam persatuan.
“FKPPI harus menjadi laboratorium kepemimpinan nasional yang melahirkan kader berintegritas, menguasai teknologi, mampu membangun ekonomi rakyat, sekaligus menjadi perekat persatuan bangsa. Organisasi ini harus selalu hadir memberikan solusi nyata,” tegas Bamsoet, yang juga menjabat Ketua DPR RI ke-20 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.
Lebih jauh, Bamsoet menekankan bahwa transformasi organisasi tidak bisa ditunda. Digitalisasi organisasi, basis data anggota nasional berbasis teknologi, penguatan komunikasi publik, pemanfaatan media sosial, hingga pendidikan kader modern menjadi fondasi penting agar FKPPI tetap relevan. Menurutnya, generasi muda yang hidup di ruang digital membutuhkan narasi kebangsaan yang adaptif, kreatif, dan mudah diterima.
“Era digital menuntut FKPPI mampu memimpin opini publik yang sehat, membangun literasi digital, melawan hoaks, dan mengoptimalkan teknologi sebagai instrumen memperkuat persatuan. Penguasaan ruang digital adalah bagian dari pertahanan nasional masa depan,” jelasnya.
Selain aspek ideologi dan digital, Bamsoet menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kader untuk menjaga kemandirian organisasi. Di tengah dorongan hilirisasi industri, ekonomi berbasis pengetahuan, dan pengembangan energi terbarukan, kader FKPPI di seluruh daerah harus menjadi pelaku pembangunan yang menggerakkan potensi ekonomi lokal, memperkuat UMKM, dan mendukung ketahanan pangan.
“FKPPI harus hadir sebagai organisasi yang melahirkan kader bangsa, kader organisasi, dan kader bela negara. Dengan demikian, FKPPI mampu menjadi kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang terus menjaga persatuan Indonesia,” pungkas Bamsoet.
(Gea/rmi)
