KUNMING, YUNAN – Mengemban amanah Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang visioner, delegasi TNI AL tampil sebagai motor intelektual dalam The 4th China-ASEAN Defense Think Tank Exchange Program (CADTE) yang berlangsung di Kunming, Yunnan, China, pada 8–11 Juli 2026.
Forum pertahanan strategis ini menjadi panggung bagi perwira tinggi TNI AL untuk menawarkan solusi inovatif di tengah pusaran rivalitas kekuatan besar di kawasan.
Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Pengkajian Maritim Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Kapusjianmar Seskoal), Laksamana Pertama TNI Salim, M.Phil. Ia hadir bersama dua pemikir pertahanan terkemuka: Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D. dari Universitas Pertahanan, dan Pieter Alexander Pandie, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Kehadiran trio ini menegaskan sinergi militer-akademisi dalam merespons tantangan keamanan kawasan yang kian kompleks.
Mengusung tema besar “Practicing the ASEAN Security Model: China and ASEAN Jointly Respond to a Changing World”, forum yang diikuti 160 peserta dari kalangan militer dan akademisi ini menyoroti percepatan dinamika geopolitik global.
Ancaman keamanan konvensional disebut telah bertransformasi menjadi ancaman hibrida yang berujung pada perebutan sumber daya energi dan pangan dalam era economic warfare menuju Globalization 2.0.
Dalam diskusi panel kerjasama keamanan maritim, Laksma Salim menyampaikan paparan visioner yang menjadi sorotan. Ia menekankan bahwa konflik di Laut China Selatan (LCS) yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi game changer yang mempertemukan dua kekuatan rival utama, China dan Amerika Serikat, secara langsung.
“ASEAN harus tampil sebagai regional balance of power untuk menjadikan wilayah LCS sebagai zona damai, dengan penyelesaian konflik melalui pendekatan hukum, kerjasama, dan kesejahteraan bersama,” tegasnya, menggemakan garis kebijakan Panglima TNI AL.
Gagasan paling konkret yang ditawarkan delegasi TNI AL adalah Konsep Hybrid Maritime Security Governance System.
Konsep ini merupakan sebuah sistem tata kelola keamanan maritim hibrida yang secara inovatif menggabungkan peran negara, organisasi regional, kekuatan militer, aparat penegak hukum, sektor swasta, serta aktor non-negara.
Tujuannya adalah mengelola spektrum ancaman maritim dari perompakan, penyelundupan, hingga pelanggaran wilayah melalui kerangka kerjasama yang fleksibel, terkoordinasi, dan tetap berpegang teguh pada aturan internasional maupun keselamatan bernavigasi.
“Tidak ada satu entitas pun yang bisa mengamankan laut sendirian. Hybrid Maritime Security Governance adalah jawaban atas sifat ancaman hibrida yang multi-layer. Kita perlu arsitektur kolaboratif yang memungkinkan respons cepat tanpa mengabaikan kedaulatan masing-masing negara,” urai Laksma Salim di hadapan peserta forum.
Langkah diplomasi maritim ini sepenuhnya merupakan pengejawantahan dari perintah harian KSAL Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Sang Panglima yang dikenal visioner dalam membangun postur TNI AL berkelas dunia secara konsisten mendorong seluruh prajurit dan perwiranya untuk memaksimalkan peran diplomasi maritim, baik di lingkup regional maupun global, guna menciptakan perdamaian bersama dan menjaga stabilitas keamanan laut.
Partisipasi aktif Indonesia dalam CADTE ke-4 ini menjadi bukti bahwa TNI AL tidak hanya unggul di geladak kapal perang, tetapi juga berada di garda depan dalam pertempuran narasi dan gagasan strategis.
Di bawah kepemimpinan Laksamana Muhammad Ali, amanah untuk menjadikan laut sebagai perekat bangsa dan poros stabilitas kawasan terus dijaga melalui pendekatan intelektual yang maju dan kerjasama multilateral yang inklusif.
Ke depan, konsep Hybrid Maritime Security Governance System yang digagas oleh Seskoal diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan arsitektur keamanan maritim ASEAN yang lebih adaptif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai middle power maritim yang diperhitungkan di panggung Indo-Pasifik.
(Gas/pen)
