SUMBAR – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan rantai pasok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan logistik masyarakat tetap aman. Langkah strategis ini diambil di tengah masifnya perbaikan infrastruktur dan gangguan di sejumlah jalur distribusi utama yang berpotensi memicu kelangkaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa penanganan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Pihaknya kini menerapkan sistem komando terpadu yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas BMCKTR, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Pertamina Patra Niaga, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran Polda Sumbar.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait agar setiap kendala di lapangan dapat ditangani secara cepat dan distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan,” ujar Arry Yuswandi, Kamis (9/7).
Arry menyoroti kawasan Bungus sebagai jalur distribusi strategis yang menjadi nadi utama suplai logistik ke sebagian besar wilayah Sumbar. Saat ini, pemerintah mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan Jembatan Jurai di Bungus. Langkah teknis seperti penambahan jam kerja diterapkan agar akses transportasi segera normal.
Di sisi arus lalu lintas, Polda Sumbar turut mengambil peran vital. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati, menjelaskan bahwa jajaran kepolisian telah diterjunkan untuk melakukan pengaturan di titik-titik kemacetan serta mengawal ketat mobilitas kendaraan logistik.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait. Pengawalan dan pengaturan arus dilakukan agar distribusi BBM ke berbagai daerah dapat berlangsung lebih optimal,” tegas Susmelawati.
Secara terpisah, Sales Area Manager Retail Sumbar PT Pertamina Patra Niaga, Fakhri Rizal Hasibuan, mengonfirmasi ada empat titik rawan yang menjadi perhatian serius. Titik-titik tersebut meliputi perbaikan Jembatan Bungus Selatan yang memberlakukan sistem buka-tutup, jalur Lembah Anai, perbaikan jalan di Gunung Talang, serta Jalur Sitinjau Laut yang kepadatan dan risiko kecelakaannya sulit diprediksi.
“Kondisi ini secara signifikan mempengaruhi waktu tempuh. Kejadian ini bisa menambah sampai dua kali lipat dari waktu normal,” ungkap Fakhri, sebagaimana dilansir dari Wartakepri.
Meski dihadapkan pada tantangan geografis dan infrastruktur, Pertamina memastikan stok di depot dalam kondisi sangat aman. Untuk mencegah antrean panjang, lima langkah taktis langsung dijalankan:
1. Akses Prioritas: Koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk membuka akses prioritas bagi mobil tangki BBM dan skid tank LPG.
2. Operasional 24 Jam: Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung resmi beroperasi penuh 24 jam tanpa henti sejak 3 Juli 2026 untuk memaksimalkan throughput.
3. Penambahan Armada: Memperbanyak unit mobil tangki yang beroperasi.
4. Jam Layanan SPBU: Memperpanjang waktu operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
5. Optimasi Tenaga Kerja: Menambah tenaga operator di SPBU guna mempercepat waktu pelayanan kepada konsumen.
Arry Yuswandi menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa koordinasi ini tidak hanya sekadar mengurai antrean BBM, melainkan menjaga keberlangsungan ekonomi. “Tujuannya bukan hanya mempercepat normalisasi distribusi BBM, tetapi juga memastikan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik kembali berjalan baik,” pungkasnya.
Pemerintah provinsi mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus bersinergi melakukan pengaturan di wilayah masing-masing demi mempercepat pemulihan.
(GRD/bar)
