JAKARTA – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mendesak evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangan dan sistem distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini mencuat pasca insiden yang melibatkan ratusan siswa di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.
Ketua Umum APPMBGI, Dr. Abdul Rivai Ras, menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan. Langkah ini merupakan respons cepat asosiasi untuk memastikan keselamatan penerima manfaat serta mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.
“Kami datang memastikan kondisi anak-anak tertangani baik sekaligus mengevaluasi pelayanan MBG agar lebih aman dan berkualitas,” tegas Rivai dalam keterangan resminya, Selasa (12/5/2026) .
Kronologi dan Data Korban
Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terdapat 252 laporan gejala yang diterima dari orang tua siswa pasca insiden yang terjadi pada 8 Mei 2026 . Para siswa tersebut diduga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulogadung 15.
Investigasi awal mengarah pada dugaan perubahan kualitas makanan, khususnya pada menu pangsit isi tahu yang dilaporkan memiliki rasa masam . Namun, APPMBGI menegaskan bahwa penyebab pasti kejadian ini masih menunggu hasil uji laboratorium resmi dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Rivai menyoroti bahwa SPPG Pulogadung 15 baru mulai beroperasi pada akhir Maret 2026 dan masih dalam proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sesuai aturan Badan Gizi Nasional (BGN), dapur MBG memang diberikan tenggat waktu untuk memperoleh sertifikasi tersebut .
“Kejadian ini menjadi pelajaran berharga. Kami meminta seluruh pengelola dapur MBG untuk memperketat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanpa menunggu sertifikasi terbit,” ujar Rivai .
APPMBGI menilai insiden ini harus menjadi momentum refleksi kolektif. Asosiasi mendorong tiga langkah strategis:
1. Percepatan Sertifikasi: Memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar higiene sanitasi.
2. Penguatan SDM: Meningkatkan pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan dan pengelola distribusi.
3. Optimalisasi Pengawasan: Memaksimalkan fungsi Command and Control Centre agar pengawasan program bersama pemerintah berjalan lebih ketat dan real-time.
“Anak-anak adalah amanah bangsa. Proses penyelenggaraan MBG harus penuh kehati-hatian, disiplin, dan tanggung jawab tinggi. Kita tidak boleh berhenti pada rasa prihatin, tetapi harus bergerak melakukan pembenahan sistem secara nyata,” pungkas Rivai.
Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 188 siswa telah mengakses fasilitas kesehatan dan dipastikan kondisinya tertangani dengan baik.
(Rls/GRD)
