TANJUNGPINANG – Kepulauan Riau (Kepri) yang bertengger di persimpangan emas Selat Malaka dan Selat Singapura dinilai sebagai garda terdepan sekaligus titik rawan keamanan nasional.
Lebih dari 28 ribu kapal yang melintas setiap tahunnya menjadikan wilayah ini pusat saraf ekonomi, energi, dan pertahanan Indonesia yang wajib dijaga dengan pendekatan tata kelola yang adaptif.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Staf Komando Armada I (Kaskoarmada I) Laksamana Pertama TNI Dr. Arif Badrudin, M.Mgt., Stud., dalam Focus Group Discussion (FGD) perdana Maritim Policy Forum (MPF) Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Kamis (11/6/2026).
Mengusung tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Pengelolaan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Maritim Kepri Melalui Pendekatan Sound Governance”, forum yang digelar di Gedung Ismet Abdullah ini menyoroti bahwa keamanan jalur laut bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan harga mati bagi kedaulatan negara.
Dalam paparannya yang mewakili Panglima Koarmada I, Laksamana TNI Arif menyebut Kepri yang memiliki sekitar 2.408 pulau dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, serta Vietnam, adalah etalase Obvitnas Maritim.
Aset strategis yang tersebar di wilayah ini meliputi pelabuhan internasional, terminal peti kemas, fasilitas migas lepas pantai, kawasan perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun (BBK), hingga infrastruktur telekomunikasi bawah laut.
“Keamanan objek strategis ini adalah bagian integral dari sistem pertahanan negara. Gangguan sekecil apapun dapat memicu efek domino terhadap stabilitas keamanan laut, kelancaran rantai pasok global, hingga kepercayaan investor,” tegas Laksamana Arif di hadapan 12 perwakilan narasumber.
Forum ini dimoderatori Dekan FISIP UMRAH, Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos, IMAS, dan dihadiri pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Pemprov Kepri, Polda Kepri, KSOP Khusus Batam, Distrik Navigasi Tanjungpinang, PPLP Tanjung Uban, hingga SKK Migas.
Tidak hanya ancaman konvensional seperti agresi militer dan pelanggaran wilayah, Koarmada I kini menyoroti maraknya ancaman non-konvensional dan grey zone.
Sabotase, spionase, serangan siber terhadap sistem navigasi pelabuhan, hingga gangguan rantai pasok energi dinilai sebagai ancaman nyata yang bekerja secara senyap.
“Pendekatan Sound Governance menjadi kunci. Tata kelola tidak bisa lagi administratif semata, tetapi harus kolaboratif, responsif, dan berbasis data real-time yang menghubungkan semua sektor, dari TNI/Polri hingga masyarakat pesisir,” tambahnya.
Lima Langkah Strategis Pengamanan
Untuk merespons kerawanan tersebut, Koarmada I merumuskan lima langkah strategis yang diusulkan untuk segera diimplementasikan di Kepri
1. Pembentukan Forum Koordinasi Tetap: Membangun mekanisme kerja yang memiliki kekuatan eksekutorial melibatkan seluruh stakeholder Obvitnas.
2. Integrasi Sistem Maritime Domain Awareness (MDA): Menerapkan teknologi C4ISR berbasis integrasi data AIS, radar pantai, intelijen, dan Bea Cukai untuk deteksi dini ancaman secara real time.
3. Standar Pengamanan Berlapis: Memperluas sistem keamanan tidak hanya di area darat, tetapi mencakup perimeter laut, alur pelayaran, dermaga, hingga sistem informasi logistik.
4. Penguatan Masyarakat Pesisir: Menjadikan nelayan dan komunitas pesisir sebagai “sensor sosial” melalui pemberdayaan, komunikasi sosial maritim, dan edukasi bela negara.
5. Rencana Kontinjensi Terpadu: Menyusun cetak biru penanganan krisis mulai dari sabotase pelabuhan, serangan siber, aksi teror, tumpahan minyak, hingga potensi eskalasi konflik di Laut Natuna Utara.
Menutup paparannya, Laksamana TNI Arif berharap forum ini tidak berhenti sebagai seremoni akademis. “Ini tidak boleh berhenti di sini. Kita harus satukan langkah dalam aksi nyata, bahkan jika perlu melalui grup diskusi intensif seperti WhatsApp untuk harmonisasi pengelolaan Obvitnas. Ini vital, tidak hanya untuk Kepri, tetapi untuk kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaya saing global,” pintanya.
(Gas/pen)
