JAKARTA – Di tengah masifnya implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), diskursus mengenai tata kelola program strategis nasional ini menjadi sorotan utama.
Program yang digadang-gadang sebagai katalis pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju visi Indonesia Emas 2045 ini tidak lagi dipandang sekadar agenda distribusi pangan, melainkan sebagai arsitektur besar pembangunan nasional.
Perspektif tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, dengan Dewan Penasihat APPMBGI, Letjen TNI (Purn) Glenn H. Kairupan, di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Dalam arahannya yang penuh penekanan, Glenn H. Kairupan menyampaikan bahwa penentu keberhasilan program berskala nasional ini bukan semata-mata pada besarnya alokasi anggaran, melainkan pada kualitas tata kelola (governance) yang presisi, disiplin, dan berkelanjutan.
“Program MBG bukan sekadar soal menyediakan makanan. Ini menyangkut kualitas generasi masa depan Indonesia. Karena itu, tata kelolanya harus dibangun dengan presisi tinggi dan disiplin yang sangat kuat,” tegas Glenn Kairupan.
Pernyataan ini merefleksikan paradigma modern yang menempatkan intervensi pangan sebagai investasi jangka panjang. Dalam kajian ekonomi pembangunan, pemenuhan gizi anak usia sekolah memiliki korelasi langsung terhadap kapasitas kognitif, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing ekonomi nasional di masa depan.
Kompleksitas Tata Kelola dan Standar Keamanan Pangan
Glenn Kairupan mengingatkan bahwa kompleksitas MBG sangat tinggi, sehingga tidak bisa dikelola secara konvensional. Risiko kegagalan dalam pengawasan dan rantai distribusi, seperti keracunan massal atau inefisiensi anggaran, dapat menghilangkan kepercayaan publik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mendorong penerapan sistem manajemen modern.
“Program sebesar ini tidak bisa dikelola secara biasa. Harus ada standar nasional yang kuat, pengawasan berlapis, manajemen rantai pasok yang modern, serta akuntabilitas kelembagaan yang jelas,” ujarnya.
Pendekatan real-time monitoring berbasis teknologi digital dinilai krusial untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Standar keamanan pangan wajib dibangun secara ketat, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga konsumsi di sekolah-sekolah.
Tak hanya fokus pada aspek keamanan dan distribusi, Glenn H. Kairupan juga menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem ekonomi sirkular dalam tata kelola MBG. Menurutnya, program jumbo ini harus mampu menciptakan multiplier effect ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.
Konsep ini merujuk pada perputaran nilai ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah. Dalam konteks MBG, bahan pangan dipasok oleh petani lokal, pengolahan melibatkan UMKM pangan, distribusi dikelola pelaku logistik setempat, hingga limbah organik didaur ulang menjadi pupuk atau sumber energi alternatif.
“MBG harus memberi manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Petani, nelayan, peternak, koperasi desa, UMKM pangan, semua harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” kata Glenn menegaskan.
Pendekatan berbasis local value chain ini terbukti efektif di berbagai negara. Brasil melalui Program PNAE mewajibkan pengadaan pangan dari petani kecil, sementara Jepang mengintegrasikan program makan siang sekolah dengan edukasi pangan dan dukungan pertanian lokal.
Indonesia, yang tengah berada dalam fase bonus demografi, memerlukan intervensi gizi yang tepat agar bonus tersebut tidak berubah menjadi beban sosial. MBG hadir sebagai instrumen strategis untuk menurunkan stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar.
Glenn berpesan agar optimisme terhadap MBG harus dibangun di atas disiplin tata kelola, bukan sekadar mengejar target administratif.
Ke depan, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, melainkan dari kemampuan negara membangun sistem yang aman, transparan, dan berdampak luas bagi penguatan ekonomi domestik.
Jika dikelola dengan presisi tinggi, MBG dapat menjadi fondasi kokoh dalam membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
(Rls/GRD)
