JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmennya untuk mengawal akses prioritas kelompok marginal buruh, petani, dan nelayan dalam program pembangunan tiga juta rumah.
Langkah ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kesenjangan kepemilikan properti yang selama ini membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita akan cari waktu, bersama Menteri Perumahan yang punya program 3 juta rumah, agar beberapa persen dari totalnya diaplikasikan kepada buruh, sehingga bisa mendapat rumah yang layak,” kata Dasco, Selasa (5/5/2026), dilansir dari Suara.com
Ketua Harian Partai Gerindra itu akan segera mengatur pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Pertemuan itu bertujuan membahas persentase alokasi unit khusus bagi para pekerja, yang aspirasinya terus disuarakan oleh berbagai serikat dan organisasi buruh.
Rencana koordinasi ini muncul setelah audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam rangkaian Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5).
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Sartika, menegaskan bahwa program perumahan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada penduduk perkotaan. Hak atas hunian layak, menurutnya, juga harus menjangkau petani di desa dan nelayan di pesisir sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan struktural.
“Seharusnya, program 3 juta rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), baik buruh, petani atau nelayan, dimasukkan sebagai bagian kerangka reforma agraria di perdesaan maupun kota,” kata Dewi.
Ia menekankan, solusi penyediaan rumah tidak boleh direduksi semata-mata pada skema pembiayaan berbunga rendah atau tenor panjang. Esensi reforma agraria, jelas Dewi, terletak pada pemenuhan hak dasar manusia untuk mendapatkan ruang hidup yang mendukung produktivitas dan akses terhadap sumber penghidupan.
“Ini bukan soal sistem cicilan harus berbunga rendah atau bukan. Kalau seperti itu, bukan reforma agraria. Semua harus diawali dengan prinsip pemenuhan hak dasar perumahan yang layak serta akses mudah kepada sumber penghidupan,” tegasnya.
Komitmen Dasco mengawal aspirasi ini menjadi sinyal positif bahwa legislatif siap mendorong eksekutif agar program strategis 3 juta rumah benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus membuka ruang dialog untuk menyelaraskan kebijakan perumahan dengan agenda reforma agraria yang lebih luas.
(GRD/suara)
