Gerry Yasid, DPD Harus Bertekad Majukan Daerah dan Sejahterakan Rakyat

KEPRI– Mantan kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri), Gerry Yasid telah menggelar syukuran serta peresmian Rumah Aspirasi Gerry Yasid, di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Kilometer 8, Kota Tanjungpinang.

“Kita ikhtiar bersama sama, semua ini tergantung dari masyarakat. Mereka semua yang mendukung saya untuk mewujudkan mimpi besar provinsi kepulauan riau,” kata Gerry Yasid awal pekan ini.

Menurutnya, dalam melakukan pengabdian tanpa batas. Maka dari itu, dirinya akan berbuat baik demi kemajuan daerahnya melalui jalur DPD RI.

Ia akan mengejar ketertinggalan dari berbagai aspek di daerahnya, seperti kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pembangunan ekonomi. “Peningkatan SDM harus berbanding lurus dengan tingkat ekonomi,” ucap dia.

Kemudian dia berjanji akan memperjuangkan masyarakat yang sudah lama menempati lahan yang baru ditetapkan pemerintah masuk ke kawasan hutan lindung.

“Sebelum UU muncul, masyarakat sudah lebih jauh menempatkan lahan tersebut. Ini perlu kita perjuangkan, tidak hanya tugas DPD RI saja. Tapi, semua pihak,” sebut dia.

Disinggung mengenai motivasinya maju dan mencalonkan diri sebagai DPD, untuk ikut bersama-sama membantu rekan-rekan lainnya seperti gubernur, kepala daerah di kabupaten dan kota, dalam memikirkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, SDM dan Kesehatan.

Selain itu, untuk memikirkan bersama-sama pemerintah yang berkeadilan dan bermartabat, dengan memikirkan kepentingan nasional dan pembangunan yang harus menguntungkan masyarakat.

“Berikan kepercayaan itu untuk DPD RI kami akan gerakannya harapan bersama masyarakat kita,” lugasnya.

Masyarakat lanjut mantan kejati Kepri ini, harus menjadi subjek pembangunan dan tidak dimanfaatkan hanya sebagai objek. Dan pembangunan hanya untuk kepentingan golongan tertentu sementara masyarakat menjadi terpinggirkan.

“Mari kita sama-sama membangun tata kelola pemerintahan dan SDM yang baik. Sehingga peningkatan SDM kita berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Tokoh Adat Melayu Bersama siap berjuang wujudkan Senator Gerry Yasid untuk DPD Ri

Sementara itu, Menurut data Universitas Sumatra Utara mengulas tugas dan wewenang DPD RI sebagai berikut. 

Undang: DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan pengajuan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, DPD juga memberikan pertimbangan terhadap undang-undang yang diajukan oleh DPR. Pertimbangan DPD bersifat mengikat dan harus dipertimbangkan oleh DPR dalam proses pembahasan undang-undang.

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah:

Salah satu tugas utama DPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. DPD memastikan bahwa kebijakan nasional tidak melanggar hak otonomi daerah dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan di tingkat daerah.

Menyalurkan Aspirasi dan Kepentingan Daerah:

Sebagai wakil daerah, anggota DPD bertugas menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah yang mereka wakili. Mereka mengemukakan masalah, kebutuhan, dan aspirasi daerah dalam pembahasan kebijakan nasional.

Berpartisipasi dalam Pembentukan Kebijakan Nasional:

DPD berperan dalam pembentukan kebijakan nasional dengan memberikan pendapat dan saran dalam pembahasan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kepentingan daerah.

Kerja Sama dengan Lembaga Lain:

DPD bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, dalam rangka menyusun kebijakan nasional yang lebih baik dan menjaga koordinasi antara tingkat pusat dan daerah.

Peran dalam Pemilihan Kepala Daerah:

DPD memiliki peran dalam pemilihan kepala daerah, terutama dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. DPD memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada Presiden terkait calon kepala daerah.

Mendorong Pemberdayaan Daerah:

DPD turut mendorong pemberdayaan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat daerah. DPD dapat mengadakan kegiatan atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan di daerah.

(Jrg)