GURINDAM.ID – Ada yang berubah dari cara Indonesia memandang lautnya. Bukan lagi sekadar garis batas yang harus dijaga, melainkan panggung persaingan strategis yang tidak pernah tidur. KRI Sriwijaya 100 adalah simbol pertama dari perubahan itu sebuah kapal tua dari Italia yang mungkin akan menjadi cermin masa depan militer Indonesia.
Bayangkan sebuah kapal induk pensiunan dari Italia, ITS Giuseppe Garibaldi, bersiap menyeberangi samudra menuju tanah airnya yang baru. Ia bukan kapal baru. Usianya sudah tidak muda. Tapi di tangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kapal ini akan diberi nama yang berat: KRI Sriwijaya 100 merujuk pada kejayaan maritim Nusantara yang pernah menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara.
Ketika pertama kali mendengar rencana ini pada 7 September 2026, banyak yang mengira pemerintah hanya mencari solusi murah untuk penanggulangan bencana. Prabowo sendiri yang mengatakannya: kapal ini akan membawa sekitar 10 helikopter kelas menengah, masing-masing mampu mengangkut 4–5 ton air, siap diterbangkan ke titik api kebakaran hutan dan lahan. “Kalau kita punya 10 helikopter, kita bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak,” ujarnya saat Rapat Terbatas Penanganan Bencana Alam.
Kedengarannya sederhana. Terlalu sederhana, bahkan, untuk sebuah kapal induk aset militer paling mahal dan paling kompleks yang bisa dimiliki sebuah negara. Tapi di sinilah letak kecerdikan narasi itu. Di balik cerita tentang helikopter pemadam kebakaran, ada rencana yang jauh lebih besar: menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang tidak bisa diabaikan di abad ke-21.
Antara “Soft Power” dan “Hard Power”: Sebuah Keseimbangan yang Rapuh
Mari kita jujur. Indonesia tidak punya anggaran pertahanan sebesar China, Amerika Serikat, atau bahkan Australia. Kita tidak bisa berlomba membangun armada kapal induk nuklir atau jet tempur generasi keenam. Tapi Indonesia punya sesuatu yang lebih berharga dimana posisi geografis yang strategis, populasi yang besar, dan legitimasi politik sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara.
Di sinilah strategi “soft power” dipilih Prabowo masuk akal. Dengan mendefinisikan kapal induk sebagai platform kemanusiaan, Indonesia mengirim pesan ke dunia, kekuatan militer kita tidak ditujukan untuk agresi, melainkan untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas kawasan. Ini adalah narasi yang sulit dibantah oleh negara mana pun. Siapa yang berani mengkritik kapal yang membawa air untuk memadamkan kebakaran hutan?
Tapi jangan tertipu. Di balik narasi kemanusiaan itu, ada kapabilitas tempur yang nyata. Helikopter yang bisa mengangkut 5 ton air juga bisa mengangkut pasukan. Drone yang digunakan untuk memantau titik api juga bisa digunakan untuk pengintaian maritim. Dan kapal induk yang menjadi markas operasi kemanusiaan juga bisa menjadi pangkalan bergerak untuk proyeksi kekuatan amfibi.
Inilah yang saya sebut sebagai “daya tangkal asimetris” sebuah strategi di mana Indonesia tidak mencoba menyaingi kekuatan besar secara langsung, tetapi membangun kemampuan yang cukup untuk membuat setiap potensi ancaman berpikir dua kali.
Pada pertengahan Oktober 2026, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Yusuf Jauhari mengatakan sesuatu yang sangat penting: “Di era drone dan AI, cara berperang menjadi lebih murah.” Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Ini adalah pengakuan bahwa Indonesia sedang mengubah cara berpikirnya tentang perang.
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali bahkan lebih tegas. Dalam seminar internasional STTAL 2026, ia menyatakan bahwa AI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Pola serangan musuh saat ini, katanya, semakin sulit diprediksi dengan metode konvensional. AI telah mengubah lanskap pertempuran di laut secara drastis.
Tapi yang paling menarik adalah munculnya doktrin baru TNI: Perisai Trisula Nusantara (PTN).
Doktrin ini menggantikan Tri Dharma Eka Karma (Tridek) yang sudah berusia delapan tahun. Jika Tridek masih berangkat dari pembagian klasik antara Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), PTN melihat dunia dengan cara yang berbeda.
Dalam PTN, perang tidak lagi dimulai saat tembakan pertama dilepaskan. Perang sudah berlangsung di ruang siber, di domain informasi, di ranah kognitif, di elektromagnetik, dan bahkan di ruang angkasa. Ini adalah “doktrin kompetisi strategis” , bukan sekadar “doktrin perang”. Dan Indonesia, dengan segala keterbatasannya, sedang mencoba masuk ke arena itu.
Pragmatisme di Tengah Keterbatasan: Sebuah Pilihan yang Rasional
Pengamat pertahanan Iwan Septiawan dari Indonesia Defense and Strategic Forum (IDSF) menyebut apa yang dilakukan Indonesia sebagai “pragmatisme yang khas” .
Berbeda dengan negara-negara besar yang menginvestasikan miliaran dolar untuk sistem komando AI menyeluruh, Indonesia memilih jalan yang lebih sederhana namun strategis, Kawanan drone berbantuan AI untuk pengawasan maritim area luas, Algoritma untuk optimasi logistik guna mengurangi ketergantungan eksternal serta Unit pertahanan siber untuk melindungi infrastruktur kritis.
Strategi “cukup dan terjangkau” ini, kata Iwan, bertujuan mempertahankan kendali efektif atas wilayah dan perairan luas dengan biaya minimal. Ini bukan pilihan idealis. Ini pilihan orang yang tahu keterbatasannya dan memutuskan untuk bertarung dengan cara cerdas.
Tapi ada satu hal yang perlu kita kritis: apakah Indonesia benar-benar siap? Kapal induk bukan hanya soal memiliki kapal. Ini soal memiliki budaya operasional yang mendukung. Ini soal memiliki personel terlatih yang mampu bekerja dalam koordinasi kompleks antara helikopter, drone, dan sistem komando. Ini soal memiliki rantai pasok yang mampu menjaga kapal tetap beroperasi selama berbulan-bulan di laut.
Sejarah mencatat banyak negara yang membeli alutsista canggih tetapi gagal mengoperasikannya secara efektif karena tidak memiliki ekosistem pendukung. Apakah Indonesia akan menjadi salah satunya? Ataukah ini akan menjadi titik balik yang sesungguhnya?
Mari kita akui: mendefinisikan kapal induk sebagai “platform manajemen bencana” adalah masterstroke politik . Di tingkat domestik, ini meredam kritik publik terhadap belanja militer yang besar. Ketika rakyat melihat kapal induk, mereka tidak melihat mesin perang, tetapi melihat harapan bahwa ketika bencana datang, negara hadir dengan kemampuan terbaiknya.
Di tingkat internasional, ini menunjukkan citra Indonesia sebagai kekuatan regional yang bertanggung jawab. Negara-negara tetangga mungkin waspada terhadap kapal induk, tetapi sulit mengkritik kapal yang membawa bantuan kemanusiaan. Ini adalah diplomasi lewat alutsista, dan Indonesia memainkannya dengan baik.
Tapi jangan naif. Di balik narasi kemanusiaan itu, ada kapabilitas tempur yang nyata. Helikopter yang bisa memadamkan api juga bisa mengangkut pasukan. Drone yang memantau titik api juga bisa memantau pergerakan kapal asing. Dan kapal induk yang menjadi markas operasi kemanusiaan juga bisa menjadi pangkalan bergerak untuk operasi militer jika diperlukan.
Ini bukanlah siasat yang tercela. Setiap negara berhak membangun pertahanannya sendiri. Tapi kita sebagai publik perlu memahami apa yang sesungguhnya sedang dibangun, bukan hanya apa yang dikatakan.
Ujian Sesungguhnya: Natuna dan Selat Malaka
Ketika KRI Sriwijaya 100 akhirnya memasuki Teluk Jakarta, ia akan membawa bukan hanya 10 helikopter, tetapi juga ambisi besar Indonesia untuk meraih kemandirian strategis di dunia yang bergolak. Tapi ambisi saja tidak cukup.
Ujian sesungguhnya akan datang di dua tempat: Natuna dan Selat Malaka .
Di Natuna, Indonesia menghadapi klaim China di Laut China Selatan yang terus menjadi sumber ketegangan. Kapal induk dengan kemampuan drone dan helikopter bisa menjadi mata dan telinga Indonesia di perairan yang luas dan sulit dijangkau. Tapi apakah ia cukup untuk mengubah keseimbangan? Apakah ia cukup untuk membuat China berpikir dua kali?
Di Selat Malaka, Indonesia berbagi tanggung jawab keamanan dengan Malaysia dan Singapura. Kapal induk bisa menjadi aset bersama untuk patroli maritim, tetapi juga bisa menjadi sumber ketegangan jika dianggap sebagai upaya Indonesia mendominasi jalur pelayaran paling strategis di dunia.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan datang dalam semalam. Butuh bertahun-tahun untuk melihat apakah investasi ini membuahkan hasil. Butuh kesabaran untuk melihat apakah visi AI dan drone yang agresif ini benar-benar terwujud, atau hanya menjadi narasi indah tanpa substansi .
Penutup: Sebuah Harapan yang Waspada
Saya ingin percaya bahwa KRI Sriwijaya 100 adalah awal dari sesuatu yang besar. Saya ingin percaya bahwa Indonesia sedang membangun militer yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijak militer yang tahu kapan harus bertarung dan kapan harus membantu.
Tapi saya juga tidak ingin terjebak dalam euforia. Kapal induk bukanlah solusi untuk semua masalah pertahanan Indonesia. Ia adalah alat , bukan tujuan . Dan seperti semua alat, ia hanya sebaik orang yang menggunakannya.
Prabowo telah meletakkan fondasi. Ia telah mengubah cara Indonesia memandang lautnya, cara Indonesia memandang teknologi, dan cara Indonesia memandang dirinya di panggung dunia. Tapi fondasi bukanlah bangunan. Dan visi bukanlah kenyataan.
Ujian sesungguhnya bagi pemerintahan ini bukanlah apakah mereka bisa membeli kapal induk dari Italia. Ujian sesungguhnya adalah apakah mereka bisa mengubah kapal tua itu menjadi kekuatan yang benar-benar berdiri tegak di terjangan gelombang Selat Malaka dan Laut China Selatan. Apakah mereka bisa mengubah ambisi menjadi kemampuan, dan narasi menjadi kenyataan.
Kita akan menunggu. Dan kita akan mengawasi. Karena pada akhirnya, pertahanan negara bukanlah milik satu orang atau satu pemerintahan. Pertahanan negara adalah milik kita semua dan kita berhak untuk bertanya: apakah ini langkah yang tepat?
Penulis adalah redaksi Gurindam, fokus pada isu pertahanan dan kebijakan publik Opini Oleh: Riky Rinovsky.
