JAKARTA — Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara mengenai isu yang beredar luas di media sosial yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prasetyo menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” ujar Prasetyo lansir dari Detik com, saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (23/8).
Prasetyo menjelaskan, pemerintah memang mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan karhutla. Namun, ia membantah adanya penunjukan khusus terhadap Haji Isam sebagai koordinator.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kewenangannya bukan di situ,” tegasnya.
Isu penunjukan Haji Isam sebagai koordinator karhutla viral di platform X. Narasi yang beredar menyebutkan Presiden Prabowo menugaskan Haji Isam untuk memimpin penanganan karhutla di Indonesia.
Sementara itu, data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total luas karhutla di Indonesia mencapai 72.798 hektare. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, mencapai 38.310 hektare.
Berikut rincian luas karhutla di Indonesia berdasarkan data BNPB:
1. Kalimantan Barat: 38.310,89 ha
2. Riau: 16.249,24 ha
3. Kalimantan Selatan: 8.019,62 ha
4. Kalimantan Tengah: 7.634,46 ha
5. Sumatera Selatan: 1.926,23 ha
6. Jambi: ± 658,29 ha
Total luas lahan terbakar: ± 72.798,73 ha
BNPB juga mencatat jumlah satuan tugas darat yang dikerahkan untuk memadamkan api di enam provinsi tersebut mencapai 57.267 personel, dengan rincian Kalimantan Barat 10.010 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel, Riau 17.764 personel, Sumatera Selatan 11.567 personel, Jambi 5.818 personel, dan Kalimantan Selatan 1.408 personel.
Pemerintah memastikan penanganan karhutla tetap berada di bawah koordinasi lembaga resmi negara, yakni BNPB beserta kementerian/lembaga terkait, bukan melalui penunjukan individu di luar struktur pemerintahan.
Sumber: CNN Indonesia
Respon (1)