JAKARTA – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa keberhasilan program co-firing biomassa di 52 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) nasional tidak semata-mata bergantung pada melimpahnya potensi bahan baku. Kunci utama justru terletak pada rantai pasok yang efisien, standar kualitas bahan bakar yang konsisten, serta infrastruktur pengolahan yang andal.
Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, dalam ajang Material Handling Innovation for Wood-Based Industries: Engineering and Innovation for Sustainable Industrial Growth Symposium 2026 yang digelar oleh Indonesia Research Institute di Millennium Hotel Sirih, Jakarta. Forum ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari sektor kehutanan, industri, energi, akademisi, hingga lembaga riset.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Program Sarjana dan Magister Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) Satrio Wicaksono, Kepala Divisi Umum serta Riset dan Pengembangan Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) Hariyanto, serta Wakil Ketua Bidang Riset, Kerja Sama, dan Pengembangan Kapasitas Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Edwin Kristianto Sijabat.
Dalam paparannya, Hokkop mengungkapkan bahwa PLN EPI dibentuk untuk mengamankan pasokan energi primer bagi sekitar 200 unit PLTU di 52 lokasi, sekitar 200 unit PLTG/PLTGU/PLTMG, serta hampir 800 unit PLTD di seluruh Indonesia. Saat ini, sekitar 90 persen pembangkit listrik nasional masih bergantung pada batu bara, minyak, dan gas.
“Karena itu, kami terus memperluas pemanfaatan biomassa sebagai substitusi sebagian batu bara untuk mendukung agenda dekarbonisasi dan pencapaian Net Zero Emissions,” ujar Hokkop.
Manfaatkan Residu, Bebas Deforestasi
Hokkop menekankan, seluruh biomassa yang dikelola PLN EPI berasal dari residu industri kehutanan, perkebunan, dan pertanian bukan dari penebangan hutan atau aktivitas deforestasi. Pendekatan ini memastikan pengembangan biomassa sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular.
“Kami memanfaatkan residu yang sebelumnya belum memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, biomassa tidak hanya menjadi sumber energi alternatif, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi sektor kehutanan dan perkebunan tanpa mengorbankan kelestarian hutan,” jelasnya.
Implementasi co-firing menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, PLN EPI memasok sekitar 2,35 juta ton biomassa yang berkontribusi pada penurunan emisi sekitar 2,72 juta ton CO₂e. Volume tersebut ditargetkan meningkat menjadi 3,65 juta ton pada 2026 dan 4,07 juta ton pada 2027 untuk mendukung operasional 52 PLTU di seluruh Indonesia.
Secara kumulatif, realisasi penyediaan biomassa pada periode 2023–2026 mencapai 4,77 juta ton. Pasokan didominasi biomassa berbasis kayu, yakni sawdust (54,6 persen) dan woodchip (22,4 persen), yang telah memenuhi spesifikasi teknis bahan bakar pembangkit.
Guna menjawab tantangan kapasitas pengolahan, standardisasi kualitas, penyimpanan, dan distribusi, PLN EPI mengembangkan model Spoke–Hub.
Sistem ini mengintegrasikan titik pengumpulan bahan baku (sub hub), fasilitas produksi (hub), hingga pusat pengolahan, pencampuran, penyimpanan, dan pengendalian mutu (main hub) sebelum biomassa didistribusikan ke PLTU.
Model ini diperkuat dengan Marketplace Biomassa, platform digital yang menghubungkan pemasok dengan kebutuhan spesifik di setiap pembangkit secara transparan dan efisien.
Saat ini, fasilitas pengolahan biomassa berkapasitas 10 ton per jam telah beroperasi di Tasikmalaya dan Ciamis. Ekspansi jaringan hub akan diperluas ke Lebak, Lamongan, Blora, Cilegon, hingga Suralaya untuk memperkokoh rantai pasok nasional.
Hingga 2028, PLN EPI menargetkan pembangunan 15 Main Hub/Hub Biomassa di berbagai wilayah Indonesia melalui investasi mandiri maupun kolaborasi dengan mitra strategis. Infrastruktur ini diharapkan mampu menjamin kontinuitas kualitas pasokan serta menekan biaya logistik biomassa ke seluruh pembangkit listrik.
“Melalui penguatan standardisasi, pembangunan infrastruktur, dan digitalisasi rantai pasok biomassa, kami terus membangun ekosistem bioenergi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Ini adalah fondasi penting untuk meningkatkan keandalan pasokan energi primer dan efisiensi operasional pembangkit, sekaligus mempercepat transisi energi menuju Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat,” pungkas Hokkop.
(Gas/FER)
