MABESAL, CILANGKAP – Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Edwin menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan TNI Angkatan Laut merupakan kebutuhan fundamental guna mewujudkan organisasi yang profesional, modern, dan akuntabel.
Arahan strategis ini disampaikan langsung kepada para pejabat pengelola RB TNI AL di Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2026).
Selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AL, Wakasal menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan penguatan komitmen lintas satuan kerja. Penegasan ini sejalan dengan amanah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang terus mendorong terciptanya tata kelola organisasi yang bersih dan berintegritas.
Dalam arahannya, Wakasal menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan kekuatan pertahanan matra laut tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) atau kemampuan tempur semata.
Lebih dari itu, kualitas tata kelola organisasi, integritas personel, serta efektivitas pengambilan keputusan menjadi pilar utama yang tak terpisahkan.
“Reformasi birokrasi adalah kebutuhan fundamental. Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari seberapa modern alutsista yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa akuntabel dan efektif tata kelola di internal TNI Angkatan Laut,” tegas Laksamana Madya TNI Edwin.
Hingga saat ini, TNI AL telah mencatatkan berbagai capaian positif dalam implementasi RB. Sebanyak 24 Satuan Kerja (Satker) telah diproyeksikan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2026, menandakan perkembangan signifikan dalam pembangunan zona integritas dan sistem akuntabilitas kinerja.
Namun, Wakasal menyoroti sejumlah tantangan krusial yang masih dihadapi, antara lain belum meratanya pemahaman personel terhadap esensi RB serta masih adanya ketergantungan pelaksanaan pada figur tertentu.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa RB harus bertransformasi dari sekadar pemenuhan administrasi menjadi perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) seluruh prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AL.
Arah Kebijakan: Digitalisasi hingga Penguatan GRCC
Memasuki fase penguatan kualitas dan keberlanjutan, keberhasilan RB harus terukur secara konkret melalui dampak nyata pada kinerja organisasi. Hal ini mencakup percepatan pengambilan keputusan, optimalisasi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat maritim.
Adapun arah kebijakan strategis yang menjadi penekanan Wakasal ke depan meliputi:
1. Penguatan Kepemimpinan: Pimpinan satuan kerja wajib menjadi role model dalam integritas dan perubahan birokrasi.
2. Penerapan Tata Kelola GRCC: Implementasi tata kelola berbasis Governance, Risk Management, Compliance and Control (GRCC) untuk memitigasi risiko dan memastikan kepatuhan.
3. Percepatan Digitalisasi: Mendorong transformasi layanan berbasis teknologi informasi guna memangkas birokrasi yang berbelit.
4. Penguatan SDM: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi personel pengelola RB agar lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.
Monitoring dan evaluasi (Monev) berbasis data dan outcome juga menjadi instrumen kunci untuk memastikan program ini berjalan sesuai jalur dan memberikan manfaat berkelanjutan.
Mengakhiri arahannya, Wakasal mengajak seluruh jajaran TNI Angkatan Laut untuk tidak lagi memandang reformasi birokrasi sebagai beban administratif. Sebaliknya, RB harus mendarah daging menjadi budaya kerja dan jati diri organisasi TNI AL yang modern.
“Dengan komitmen, integritas, dan profesionalisme tinggi, saya yakin reformasi birokrasi akan menjadi fondasi kokoh bagi TNI Angkatan Laut yang berdaya gentar kawasan,” pungkasnya.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi arahan Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali untuk terus memperkokoh postur TNI AL sebagai institusi pertahanan maritim yang profesional, modern, dan akuntabel.
(GRD/pen)
