PT.GURINDAM MEDIA KEPRI- Mencerdaskan & Memuliakan

Kisruh Anggaran Publikasi Pemkab Anambas, Verifikasi Dinilai Formalitas

Mencerdaskan & Memuliakan - Maret 9, 2021
Kisruh Anggaran Publikasi Pemkab Anambas, Verifikasi Dinilai Formalitas
Amran (kanan-pakai tanjak), Kepala Bidang Organisasi (Kabid Organisasi) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Unit Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, saat bersama kolega.  - (Mencerdaskan & Memuliakan)
RajaBackLink.com
Editor admin

KEPRI, GURINDAM.ID – Kisruh Kerja sama publikasi media pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus menggelinding bak bola salju, semakin menggelinding semakin membesar. Paska bocornya dokumen hasil verifikasi yang hanya meloloskan 12 media, makin menguak adanya praktek dugaan kongkalikong antara sejumlah perusahaan media dengan tim verifikasi.

Bahkan, Kepala Bidang Organisasi (Kabid Organisasi) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Unit Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Amran menilai verifikasi yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas, hanya sebatas formalitas saja.

Lantaran dianggap hanya sebagai formalitas, Amran pun mensinyalir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas hanya ingin bekerjasama dengan 12 media saja. “Patut dicurigai dengan anggaran sebesar itu, jika pemerintah setempat hanya menerima kerjasama dengan 12 media saja,” ketusnya..

Diapun dengan tegas mempertanyakan alasan Pemkab Kepulauan Anambas, menolak kerjasama dengan perusahaan media yang sudah membuka perwakilannnya di daerah tersebut.

“Wajar kalo kita curiga semacam ada niat ingin bagi-bagi anggaran dengan perjanjian tertentu, nanti dibagi sekian-sekian. Anggarannya besar kerjasamanya hanya dengan 12 media, seperti apa instansi terkait menghabiskannya dalam satu tahun berjalan. Jika anggaran yang ada benar sebesar itu, tapi entahlah, semua serba misteri,” sebut Amran kepada sejumlah media, Rabu (10/3/2021).

Penegasan itu, disampaikannya, setelah menerima hasil verifikasi kerjasama media yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Verifikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas, bulan Februari tahun 2021.

Kata Amran, jika benar data yang diperoleh dari hasil investigasi oleh salah satu media siber bernama metrosidik.co.id, maka pemerintah setempat melalui dinas terkait wajib menyampaikan alasan penolakan kerjasama tersebut.

“Sebagai Kabid Organisasi SMSI Natuna, saya minta tim verifikasinya menyampaikan alasan mengapa tidak lolos kerjasama kepada media terkait,” lanjutnya.

Baca Juga  Panglima TNI Hadiri Penyematan Brevet Hiu Kencana TNI AL Kepada Kapolri

Menurut Amran, Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Anambas harus terbuka dan berani menyampaikan alasan penolakan kerjasama dari hasil verifikasi melalui tim yang dibentuknya kepada penanggungjawab 28 media.

“Jika perlu undang perwakilan media yang tidak diterima kerjasama itu, sampaikan ke meraka alasannya. Saya lihat di surat itu, dari 40 lebih media yang mengajukan permohonan kerjasama hanya 12 media saja yang diloloskan, ini tidak masuk akal,” ujarnya.

Berdasarkan data hasil verifikasi yang diperoleh metrosidik.co.id itu, Amran menyarankan kepada 28 perwakilan media di Anambas yang tidak lolos kerjasama meminta keterangan secara langsung ke instansi terkait, termasuk wakil rakyat.

“Jangan diam, karena itu murni hak kawan-kawan wartawan untuk mempertanyakannya, termasuk mempertanyakan jumlah anggaran ke DPRD yang membidangi soal anggaran,” tegasnya.

Dari keluh kesah yang disampaikan oleh 28 perwakilan media di Anambas, Amran melihat ada rencana tidak baik oknum pemerintah setempat terhadap kinerja pers di daerah tersebut. Karena 28 media yang ditolak semuanya memiliki legalitas hukum.

“Saya tanya ke penanggungjawab 28 media, mereka semua punya badan hukum, bahkan sudah terverifikasi di dewan pers. Bertugas di daerah itu sudah lama, bahkan sejak Anambas jadi kabupaten. Sementara yang diterima ada yang belum terverifikasi, UKW penanggungjawabnya saja pake pinjam kawan sebelah,” candanya.

Lebih jauh, Amran menjelaskan seharusnya pemerintah setempat membangun hubungan yang lebih baik dengan pers dari tahun ke tahun, karena memang tidak bisa dilepaskan dari sistem pers yang dianut dalam suatu negara. Karena komunikasi itu sendiri merupakan bagian suatu sistem sosial dan politik.

“Jangan dibungkam kebebasan pers, jangan mengkotak-kotakan kinerja perusahaan pers. Mereka hadir membantu agar daerah cepat berkembang, mereka bekerja menyampaikan informasi agar pembangunan di daerah itu cepat terealisasikan. Setau saya tidak ada pers yang mencelakakan daerahnya sendiri. Makanya negara siapkan anggaran, di Anambas kalo tidak salah infonya sekitar 3,7 milyar,” bebernya. (Rilis)

Click Bener Subscribe youtube Gurindam.id

Tinggalkan Komentar

LIKE FANPAGE

Our Visitor

093648
Users Last 30 days : 1820
Users This Month : 643
Views This Year : 39428
Who's Online : 3
Your IP Address : 54.36.148.159
Server Time : 2022-12-09
Baca Informasi Berita Aktual Dari Sumber terpercaya