JAKARTA — Pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dinilai menjadi salah satu perkembangan penting dalam membaca arah regenerasi kepemimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sorotan publik pun mulai mengarah pada kemungkinan pergantian Panglima TNI dalam waktu mendatang.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai, dinamika pergantian jabatan di jajaran pimpinan TNI patut dicermati, terutama karena terjadinya dalam rentang waktu yang relatif berdekatan dengan isu pergantian Panglima TNI.
“Penentuan Panglima TNI berikutnya tidak hanya ditentukan oleh pergantian jabatan di satu matra, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pengalaman kepemimpinan, serta keputusan Presiden,” kata Amir, dikutip Sabtu, 17 Oktober 2026.
Sorotan tersebut menguat setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai KSAD pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Tandyo menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang kini menjabat Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
Perubahan posisi kedua jenderal tersebut menarik perhatian karena Tandyo sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI, sedangkan Maruli sebelumnya memimpin TNI Angkatan Darat. Pergeseran ini menjadi bagian dari dinamika penyusunan kepemimpinan di tubuh TNI.
Wacana Pergiliran Matra Panglima TNI
Amir menyoroti pentingnya mempertimbangkan pergiliran kepemimpinan Panglima TNI di antara tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Saat ini, jabatan Panglima TNI dipegang Jenderal TNI Agus Subiyanto yang berasal dari Angkatan Darat.
Karena itu, menurut analisis Amir, kemungkinan munculnya kandidat dari matra lain patut diperhitungkan apabila terjadi pergantian Panglima TNI. Dua nama yang menjadi perhatian dalam pembacaan peta kepemimpinan tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
Regulasi dan Faktor Usia
Meski demikian, pergiliran antar matra bukan ketentuan otomatis yang mengikat Presiden dalam menentukan Panglima TNI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.
Dengan demikian, asal matra, rekam jejak, kebutuhan pertahanan, serta pertimbangan politik dan kelembagaan dapat menjadi bagian dari pembahasan, tetapi keputusan akhirnya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.
Dalam membaca peluang pergantian pimpinan TNI, faktor usia juga menjadi salah satu pertimbangan yang disoroti Amir Hamzah. Laksamana TNI Muhammad Ali lahir pada 9 April 1967 dan pada 15 Oktober 2026 berusia 59 tahun. Sementara itu, Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono yang lahir pada 4 Oktober 1971 berusia 55 tahun.
Perbedaan usia tersebut dapat menjadi bagian dari analisis mengenai masa pengabdian dan kemungkinan keberlanjutan karier para perwira tinggi.
Skenario Penataan Jabatan Kepala Staf
Dalam skenario yang disampaikan Amir, Presiden Prabowo dinilai memiliki sejumlah pilihan apabila ingin menyiapkan calon Panglima TNI dari matra selain Angkatan Darat. Salah satunya adalah mempertimbangkan penataan jabatan kepala staf sebelum menentukan pimpinan tertinggi TNI berikutnya.
Jika jalur tersebut dipilih, pergantian KSAL bisa menjadi bagian dari perubahan susunan kepemimpinan TNI. “KSAL sekarang diganti dengan yang usianya sekitar 55 tahun. KSAL yang baru terpilih ini akan menjadi Panglima TNI,” pungkas Amir.
Terlepas dari berbagai skenario tersebut, dinamika pergantian KSAD menjadi cermin bahwa regenerasi kepemimpinan TNI berjalan dinamis dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, pengalaman, serta mekanisme konstitusional yang berlaku.
Sumber: Remol/grd
