NATUNA – Suara warga di pelosok perbatasan akhirnya mendapat perhatian. Dalam reses yang digelar Sabtu (6/9/2025) pagi, Anggota DPRD Provinsi Kepri H. Mustamin Bakri menyambut hangat aspirasi masyarakat Kecamatan Bunguran Utara, Natuna, yang menyoroti keterbatasan infrastruktur dasar.
Sejak pukul 09.00 WIB, lokasi pertemuan telah dipadati puluhan warga, yang didampingi tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa. Dialog berlangsung cair dan terbuka, mencerminkan harapan besar masyarakat untuk pembangunan yang lebih merata.
Berbagai suara dan usulan mengemuka. Yang paling utama adalah kondisi infrastruktur jalan. Warga meminta pembangunan lanjutan jalan hotmix dari Kelarik menuju Batubi dan rekonstruksi jalan Bukit Leman Batubi yang dinilai sudah sangat memprihatinkan.
Tidak hanya jalan, kebutuhan akan lampu penerangan, akses air bersih yang layak, dan pembangunan pelabuhan nelayan di Dusun Mabai juga menjadi sorotan.
Pelabuhan ini diharapkan menjadi nafas baru bagi ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil laut.
“Kami juga membutuhkan traktor untuk membantu para petani, pembuatan rumpun laut (rumpon), hingga pembangunan talud untuk menahan abrasi yang menggerus garis pantai,” ujar salah satu perwakilan warga.
Menanggapi hal tersebut, H. Mustamin Bakri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keterlibatan aktif warga. Ia menegaskan bahwa semua aspirasi akan dicatat dan diperjuangkan untuk masuk dalam perencanaan anggaran pembangunan Provinsi Kepri.
“Semua masukan ini akan saya catat dan kawal. Memang tidak bisa sekaligus, tapi saya akan berupaya mendorong agar usulan-usulan prioritas seperti jalan, air bersih, dan pelabuhan nelayan bisa terealisasi secara bertahap,” tegas Mustamin di hadapan warga.
Ia menekankan bahwa wilayah Bunguran Utara memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai lumbung perikanan dan pertanian, tetapi juga sebagai daerah penyangga pertahanan di perbatasan.
“Karena posisinya yang strategis ini, masyarakat Natuna utara harus mendapat dukungan infrastruktur yang memadai. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal keadilan dan ketahanan wilayah,” pungkasnya.
Kegiatan reses ini ditutup dengan harapan baru. Komitmen yang disampaikan oleh wakil rakyatnya diharapkan tidak berhenti sebagai janji, tetapi benar-benar menjadi jembatan bagi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan untuk masyarakat di ujung utara Indonesia.
(Rls)
