JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis besar dalam memperkuat sistem pertahanan dan penanggulangan bencana nasional. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa TNI Angkatan Laut akan segera diperkuat dengan kapal induk pertama Indonesia yang merupakan hibah dari Angkatan Laut Italia.
Kapal yang rencananya akan diberi nama KRI Gajah Mada ini tidak akan difungsikan sebagai kapal induk konvensional pembawa jet tempur.
Sebaliknya, pemerintah akan melakukan modifikasi besar-besaran untuk mengubahnya menjadi Kapal Induk Helikopter (Helicopter Carrier) dan pusat komando drone.
Fokus utama dari operasional kapal ini adalah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta respons cepat terhadap berbagai bencana alam di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.
Kepastian ini disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas Perkembangan Penanganan Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9).
Kapal induk tersebut saat ini dilaporkan tengah berlayar dari Italia dan diperkirakan akan tiba di Indonesia pada rentang waktu 15-20 September 2026.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran kapal ini merupakan lompatan besar dalam modernisasi alutsista sekaligus solusi inovatif untuk masalah bencana yang kerap melanda Indonesia.
“Alhamdulillah sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut. Itu akan kita rubah menjadi kapal induk helikopter. Untuk drone,” ujar Prabowo di hadapan para menteri dan kepala daerah yang hadir secara langsung maupun virtual.
Kapal tersebut memiliki kapasitas yang sangat mumpuni, mampu menampung hingga 10 helikopter kelas menengah sekaligus.
Helikopter yang dimaksud adalah tipe sejenis Black Hawk atau Mi-17 yang memiliki kapasitas angkut air hingga 4-5 ton dalam satu kali operasi. Dengan kapasitas tersebut, kapal ini mampu menjadi “pangkalan bergerak” yang dapat mendekatkan armada udara ke titik api paling ekstrem.
“Jadi kalau punya 10 heli segera merapat ke titik api terbanyak, ini akan sangat membantu respons kita,” tegas Prabowo.
Selain mendatangkan kapal induk, Presiden Prabowo juga memaparkan cetak biru strategi penanganan bencana yang lebih modern dan terintegrasi. Berikut adalah pilar utama strategi pemerintah:
1. Kekuatan Kapal Induk Helikopter, Sebagai mobile base, KRI Gajah Mada akan memangkas waktu tempuh (response time) helikopter pemadam. Jika terjadi kebakaran di hutan yang jauh dari landasan pacu darat, kapal ini bisa berlayar mendekat dan meluncurkan seluruh armada helikopternya untuk melakukan water bombing secara masif.
2. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Pemerintah akan terus mengalokasikan pesawat khusus untuk mendukung Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan.
Presiden menekankan pentingnya peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mengkaji zat kimiawi yang paling efisien untuk mempercepat proses kondensasi awan.
“Kita nanti juga alokasikan pesawat untuk modifikasi cuaca, kemudian BRIN mengkaji zat apa paling efisien untuk paling cepat modifikasi cuaca,” kata Prabowo.
3. Pengembangan Drone Pemadam Raksasa, Teknologi drone tidak hanya digunakan untuk pemantauan, tetapi juga dikembangkan agar mampu membawa dan menjatuhkan air. Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengadopsi drone berukuran besar yang dapat disebar di wilayah-wilayah terdepan atau titik rawan bencana.
“Dan selanjutnya kita harus mengadakan drone yang bisa melempar air, ada drone besar sampai bisa angkut dan lempar air. Kalau ada di tempat terdepan lebih baik,” ujar Prabowo.
Rapat terbatas tersebut dihadiri langsung oleh jajaran tinggi negara, menandakan seriusnya pemerintah dalam isu ini. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari, serta sejumlah gubernur dan kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana.
Dengan kombinasi kapal induk helikopter, pesawat modifikasi cuaca, dan drone pengangkut air, pemerintah berambisi membangun sistem respons bencana tercepat di Asia Tenggara.
Strategi ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar reaksi terhadap bencana menjadi antisipasi dan penempatan aset sedekat mungkin dengan potensi titik api atau lokasi bencana.
(Gas/bro)
