JAKARTA – Komisi I DPR RI secara resmi menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan RI.
Persetujuan bersejarah ini diambil dalam Rapat Kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa lampu hijau ini merujuk pada Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/1845/M/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026. Ia menegaskan, penerimaan alutsista strategis tersebut wajib diikuti kesiapan doktrin operasional, peningkatan sumber daya manusia, hingga penguatan industri pertahanan nasional.
“Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,” ujar Utut saat memimpin rapat.
Nilai Hibah 54 Juta Euro, DPR Tekankan Alih Teknologi
Berdasarkan dokumen yang dibahas, nilai hibah kapal induk ini mencapai 54.022.426,67 euro. Meski memberikan persetujuan, Komisi I DPR menekankan pentingnya penyusunan doktrin operasional yang matang agar kapal induk tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal mendukung pertahanan negara.
Lebih dari sekadar penambahan alutsista, kapal hibah ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran sekaligus wahana alih pengetahuan dan teknologi bagi TNI serta Kementerian Pertahanan.
Utut menilai pengalaman pertama Indonesia memiliki kapal induk harus menjadi momentum memperkuat kapasitas personel dan mempercepat penguasaan teknologi pertahanan modern.
“Kapal hibah ini harus memberikan lesson learned serta alih pengetahuan teknologi militer secara nyata bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan industri pertahanan nasional,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Komisi I DPR juga mendorong agar proses penerimaan kapal induk melibatkan industri pertahanan nasional. Langkah ini dinilai krusial agar manfaat hibah tidak sekadar memperkuat kemampuan tempur, tetapi juga meningkatkan kapasitas SDM dan kemandirian industri strategis dalam negeri.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan apresiasi atas persetujuan seluruh fraksi di Komisi I DPR terhadap rencana penerimaan hibah kapal induk tersebut. Pemerintah, kata dia, akan menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan sebagai bagian dari proses implementasi.
“Catatan-catatan tadi akan menjadi perhatian kami, terutama terkait anggaran, penyelesaian doktrin, serta pelibatan industri pertahanan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kita,” ujar Donny.
Rapat kerja tersebut menandai dukungan penuh DPR RI terhadap upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional.
Dukungan ini hadir dengan tetap menekankan aspek kesiapan operasional, keberlanjutan anggaran, transfer teknologi, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri sebagai pilar utama pertahanan negara.
(Gas/FER)
