GURINDAM.ID- Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menerima audiensi dari perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan yang dinilai berdampak pada kesejahteraan mereka.
Dalam pertemuan tersebut, Dasco menyatakan bahwa pihaknya telah mendengar berbagai keluhan yang selama ini menghantui pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia.
“Kami telah berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman serikat pekerja, dan segera akan kami koordinasikan dengan Kementerian BUMN dan direksi PT Pos Indonesia,” ujar Dasco kepada Parlementaria. Jakarta, Rabu (5/6/2025).
Salah satu isu utama yang disuarakan dalam audiensi ini adalah ketidakpastian terkait program pensiun yang sempat berlaku, kemudian dihapus, dan kini dikembalikan lagi.
Para pekerja merasa kebijakan yang berubah-ubah ini menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang sudah memasuki masa pensiun.
Selain itu, sistem pengupahan dan pola kerja di PT Pos Indonesia juga menjadi sorotan. Para pekerja menuntut agar status mereka yang saat ini masih berstatus mitra dapat diubah menjadi Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT).
“Perubahan status ini sangat penting agar mereka dapat memperoleh hak-hak normatif, seperti tunjangan yang selama ini belum terpenuhi,” jelasnya.
Tidak hanya terkait kesejahteraan pekerja, dalam audiensi ini juga dibahas isu penolakan terhadap penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan yang akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3.
Para pekerja berharap DPR RI dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada mereka.
Dasco menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat, termasuk serikat pekerja PT Pos Indonesia.
“Kami akan menindaklanjuti dan menyampaikan masukan dari pekerja kepada pemerintah, dengan tujuan utama demi kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Legislator Fraksi Gerindra ini juga menekankan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal bagi DPR dalam mendorong perbaikan tata kelola di badan usaha milik negara (BUMN), terutama di sektor layanan publik seperti PT Pos Indonesia.
(HMS/hrs)
