Menjadikan Isu Kedaulatan dan Konflik Laut China Selatan Masalah Bersama Anak Bangsa

Oleh: Dedi Arman

(Peneliti Pusat Riset Kewilayahan- Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

GURINDAM.ID- Ancaman konflik di Laut China Selatan (LCS) saat ini masih berkutat pada isu militer dan dalam tingkatan elit.

Potensi gangguan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kawasan yang Indonesia sebut Laut Natuna Utara itu masih dalam isu-isu yang dibicarakan terbatas.

Berkutat isu di tingkatan Kementerian Pertahanan, pimpinan TNI, para politisi, pengamat militer dan akademisi hubungan internasional. Isu LCS biasa mengemuka kalau ada momen Tiongkok membuat klaim baru atau melakukan aksi di sana, seperti latihan perang, menangkap nelayan negara lain atau aksi lainnya.

Masalah LCS biasanya jadi bahan dalam tema debat setiap momen pemilihan presiden (Pilpres).

Belum ada kesadaran bersama bahwa ancaman kedaulatan akibat konflik di LCS itu nyata. Masalah LCS belum jadi masalah bersama masyarakat Indonesia, khususnya masalah bagi masyarakat Kepulauan Riau.

Tidak percaya, datang saja ke Kepri, khususnya ke Natuna. Ditingkatan elit maupun ditengah masyarakat, isu ancaman konflik LCS tidak terdengar beritanya.

Tahun 2024 dengan situasi politik yang hangat dengan pemilu legislatif, pemilu presiden dan nantinya adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada), isu LCS tidak mendapat tempat.

Ditingkat elit Kepri, saat ini isu yang ramai dibicarakan adalah isu pemekaran Kabupaten Natuna-Kepulauan Anambas menjadi provinsi dan berpisah dari Kepri. Wacana lama yang selalu muncul setiap momen pemilu legislatif dan pilkada. Isu yang dimainkan sebagai strategi menarik simpati masyarakat Natuna.

Kesejarahan dan Arti Penting Natuna

Dalam perjalanan sejarahnya, sejak dahulu Kepulauan Natuna menjadi wilayah yang strategis untuk diperebutkan oleh banyak kerajaan karena menjadi jalur pelayaran perdagangan yang ramai, yang menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Semenanjung Malaka dan Kepulauan Nusantara.

Pada tahun 1597 wilayah Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Pattani dan kemudian dikuasai Kerajaan Johor Johor.

Namun, pada abad 19, Natuna dibawa kekuasaan Kerajaan Riau Lingga. Untuk wilayah Pulau Tujuh termasuk Natuna, Kerajaan Riau Lingga menempatkan pejabat dengan gelar Datuk Kaya. (Setiawan, 2020).

Kondisi Natuna yang pernah berada dibawah kekuasaan Kerajaan Johor dan Kerajaan Riau Lingga yang jadi perdebatan antara Malaysia dan Indonesia.

Secara geografis, Natuna lebih dekat ke Malaysia, ketimbang ke Kepulauan Riau, yang jadi daerah perbatasan Indonesia di bagian utara.

Traktat London pada tahun 1824 yang merupakan perjanjian antara Inggris dengan Belanda tentang pembagian wilayah jajahan, tidak secara tegas memasukkan Kepulauan Natuna ke dalam wilayah jajahan Inggris maupun Belanda.

Dengan demikian, klaim tentang Natuna menjadi bagian dari wilayah Indonesia tersebut bukan didasarkan pada Traktat London (Susilowati, dkk. 2014).

Klaim atas Natuna tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah Natuna pada saat proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Riau Lingga.

Wilayah Natuna diklaim oleh Pemerintah Indonesia masuk dalam wilayah Indonesia.

Versi Malaysia, ada dua alasan yang digunakan Malaysia untuk mengklaim wilayah Kepulauan Natuna. Pertama, berdasarkan sejarah, Natuna abad 16 dibawah kekuasaan Pattani dan kemudian dikuasai Kerajaan Johor.

Kedua, secara geografis wilayah kepulauan Natuna terjepit di antara Malaysia bagian barat (Semenanjung Malaysia) dan Malaysia bagian timur (Sabah dan Sarawak di bagian utara Pulau Kalimantan).

Bila ditarik garis lurus pada ujung selatan Semenanjung Malaysia dan ujung barat Sarawak, maka kepulauan Natuna seharusnya menjadi milik Malaysia. Dengan demikian, menurut Malaysia, baik secara geografis maupun sejarah, masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kedekatan dengan Malaysia daripada Indonesia.

Namun, argument Malaysia terhadap Natuna bersandar pada aspek kesejarahan tidak tepat dan bisa diperdebatkan. Alasannya, Natuna memang pernah berada dibawah kekuasaan Johor, namun hal yang mesti diingat Kerajaan Johor Riau Lingga dan Pahang sejak tahun 1722 pusatnya di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Tahun 1787 pusat pemerintahan Kerajaan Johor Riau dipindahkan ke Daik Lingga (Kepulauan Riau). Dari sini dapat dipahami wilayah kekuasaan Kerajaan Johor Riau Lingga Pahang pada konteks hari ini membawahi tiga negara, Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Natuna menempati posisi strategis sebagai salahsatu wilayah terdepan Indonesia. Sebagian dari pulau-pulaunya menghadap batas antarnegara Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Phillipina, dan China.

Dari sisi ekonomi, wilayah Natuna merupakan bagian dari jalur perdagangan dunia yang menghubungkan Asia Timur dan negara-negara Pasifik dengan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan negara-negara sekitar Samudra Hindia.

Dari sisi keamanan, Natuna juga berimpitan dengan wilayah Laut China Selatan yang disengketakan banyak negara. Banyak negara yang memiliki kepentingan terkait dengan Natuna.

Sebagai konsekuensinya, Natuna pun menjadi isu politik dalam hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain, baik dalam level bilateral, regional, maupun global. (Marihandono & Swastiwi, 2019).

Ada banyak kepentingan vital Indonesia yang berpotensi terancam oleh sengketa di Laut China Selatan. Pertama, dari sisi kedaulatan, sebenarnya sebagian wilayah Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEE) masuk dalam klairn wilayah Tiongkok di Laut China elatan yang berbatasan dengan perairan Kabupaten Natuna.

Kedua, dari sisi keamanan, jika sengketa tersebut meningkat menjadi perang terbuka, sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas hingga ke wilayah Indonesia, sehingga menjadi ancaman militer yang serius.

Ketiga, dari sisi kepentingan ekonorni, perairan Indonesia di dekat Laut China Selatan secara nasional merupakan wilayah dengan potensi perikanan terbesar.

Pecahnya perang di kawasan ini dapat merusak ekosistem laut sehingga menurunkan jumlah produksi ikan.

Selain itu, potensi pariwisata bahari Indonesia juga akan terganggu. Keempat, dari sisi ancaman sosial budaya, pecahnya perang di Laut China Selatan berpotensi menimbulkan arus pengungsi dari berbagai. wilayah perang ke Indonesia.

Hal itu pernah terjadi sebelumnya ketika terjadi Perang Vietnam, sejumlah besar arus pengungsi berdatangan ke Natuna dan kemudian ditempatkan di Pulau Galang (Batam). (Raharjo, 2014).

Nasionalisme Masyarakat Natuna

Secara geografis, wilayah Natuna jaraknya lebih jauh ke Jakarta ketimbang ke ibukota negara tetangga, seperti Kuala Lumpur (Malaysia), Singapura, Manila (Philipina) dan Hanoi (Vietnam).

Jarak Ranai (ibukota Natuna) ke Tanjungpinang, ibukota Provinsi Kepri mencapai 549 Km atau 340 mil. Jarak yang lebih jauh tidak menjadikan nasionalisme masyarakat Natuna rendah.

Nasionalisme masyarakat Natuna tak perlu dipertanyakan. Kedekatan geografis, ekonomi, dan sosial budaya dengan Malaysia tidak menyebabkan rasa nasionalisme masyarakat Natuna rendah dan berkeinginan untuk disintegrasi.

Hal ini disebabkan masyarakat Natuna memandang Indonesia sebagai negara besar yang wilayahnya lebih luas dan penduduknya lebih banyak daripada Malaysia, serta merupakan negara yang disegani di kawasan Asia. (Setiawan, 2020).

Orang Natuna menilai Malaysia sebagai saudara Melayu yang sama-sama pernah dibawah kerajaan yang sama. Kedekatan geografis, ekonomi, dan sosial budaya lebih dekat dengan Malaysia dianggap menguntungkan.

Pada momen hari besar Islam, orang Malaysia banyak liburan ke Natuna dan begitu sebaliknya. Orang Natuna sering bepergian ke Malaysia mengunjungi saudara-saudaranya khususnya di Johor, Malaka, Trengganu dan daerah lainnya.

Ditilik dari nasionalisme sebagai fenomena budaya, maka baik ketika masih menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Johor maupun saat menjadi wilayah Kesultanan Riau, keduanya membawa etnisitas budaya Kemelayuan.

Hal ini menyebabkan masyarakat Natuna dapat memilih sebagai bagian dari budaya Kemelayuan yang dibawa Kerajaan Riau Lingga, dan tidak terlalu terikat secara budaya dan historis dengan Kerajaan Johor di Malaysia. Berdasarkan alasan tersebut, maka potensi disintegrasi pada masyarakat Natuna dapat dikatakan rendah.

Potensi disintegrasi bisa meningkat kalau pemerintah Indonesia abai terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Natuna.

Hal yang mesti dihindari adalah adanya pandangan masyarakat Natuna bahwa daerahnya hanya dijadikan sapi perah untuk menguras gas bumi di Perairan Natuna dan Natuna jadi daerah pangkalan militer terkait ancaman konflik LCS.

Sejak terbentuk tahun 1999, Natuna termasuk daerah di Provinsi Kepri yang tergolong miskin, tertinggal dibandingkan Kota Batam, Tanjungpinang dan Bintan.

Pembangunan di Natuna mesti mendapat prioritas pemerintah dan jangan fokus bidang pertahanan keamanan saja. Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus terus meningkatkan Pembangunan di Natuna.

Dengan sentuhan pembangunan di Kabupaten Natuna tersebut, diharapkan akan semakin menguatkan rasa nasionalisme dan sekaligus mengurangipotensi disintegrasi pada masyarakat di Kabupaten Natuna.

Isu Konflik LCS Masalah Bersama

Dari perspektif militer, upaya meningkatkan kekuatan militer diperbatasan Kepulauan Riau dan kaitannya ancaman konflik LCS telah nampak. Ancaman konflik LCS menjadikan Provinsi Kepri kini menjadi basis militer di Indonesia bagian barat.

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I berpusat di Tanjungpinang, ibukota Kepri. Komandannya perwira tinggi bintang tiga.

Akhir Desember 2022, Komando Armada (Koarmada) I yang selama berpusat di Jakarta juga pindah ke Tanjungpinang. Komandannya perwira Bintang dua. Di Tanjungpinang, juga sudah ada Komando Resort Militer (Korem) Wira Pratama yang komandannya Bintang satu. Di Batam, juga ada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV.

Pangkalan Udara (Lanud) di Kepria da tiga, yakni Lanud Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang), Lanud Raden Sadjad di Natuna dan Lanud Hang Nadim di Batam. Kehadiran instansi militer tentunya dibarengi penambahan jumlah personal militer dan alat utama sistem senjata (Alutsista). (Arman, 2022).

Tidak hanya potensi konflik LCS, isu keamanan lain juga selalu mewarnai daerah perbatasan Kepri dengan Singapura dan Malaysia, yakni batas wilayah, kasus perdagangan manusia, dan juga penyelundupan.

Kehadiran sejumlah instansi militer baru di Tanjungpinang akan memperkokoh kekuatan militer Indonesia diwilayah perbatasan, khususnya di Natuna. Di Natuna, jumlah batalyon militer semakin banyak, seperti batalyon mariner, batalyon paskhas dan batalyon komposit milik TNI AD.

Dari perspektif militer, telah banyak akademisi yang membahas strategi dalam menghadapi ancaman konflik di LCS. Studi Manek (2023), Indonesia perlu untuk mempertahankan Laut Natuna Utara dari ancaman China yang memiliki kekuatan militer yang lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia.

Indonesia perlu untuk memiliki strategi dalam menangkal operasi strategis China. Indonesia dapat menggunakan strategi Anti-Access/Area Denial (atau A2/AD ) dengan level strategis militer.

Indonesia perlu dalam melakukan perencanaan, pengaturan dan pengadaan sehingga mampu untuk menangkal operasi strategis China.

Banyak strategi lain yang bisa dipakai dalam menghadapi ancaman konflik LCS. Namun, yang terpenting diatas semuanya adalah pemahaman yang sama bahwa ancaman konflik LCS itu nyata dan jadi masalah bersama anak bangsa.

Masalah LCS bukan masalah Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Kementerian Luar Negeri atau pun masalah masyarakat Natuna. Kita jadikan ancaman konflik LCS masalah bersama anak bangsa.

Pemerintah harus selalu konsisten tegas terhadap masalah kedaulatan NKRI di LCS. Masyarakat Kepulauan Riau khususnya masyarakat Natuna harus diberi pemahaman dan kesadaran arti penting Natuna dalam sejarah Indonesia. Pentingnya melindungi dan memperhatikan daerah perbatasan melalui pembangunan. **