Natuna Bisa Hancur, Jika Terjadi Perang Terbuka di Laut China Selatan

JAKARTA, Gurindam.id – Meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan antara China dan Amerika dikhawatirkan berdampak terhadap Indonesia khususnya wilayah Pulau Natuna berpotensi mengalami dampak langsung atau spill over. Apalagi, jika ketegangan itu menimbulkan perang terbuka, maka Pulau Natuna bisa hancur.

“Secara langsung ada potensi terjadi kerusakan dan kehancuran wilayah Natuna akibat salah sasaran dari negara yang terlibat perang terbuka,” kata Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Aan Kurnia, dalam diskusi DPP GMNI tentang ‘Bung Karno dan Geopolitik Asia Pasifik: Menakar Dinamika Laut Cina Selatan’ di Jakarta, Jumat (26/6/2020) malam.

Kondisi itu sebut Aan, akan berdampak pada ekploitasi dan eksplorasi laut di wilayah menjadi terhenti karena wilayah Natuna berpotensi terlokalisasi. Selain itu, akan berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat di wilayah Natuna Utara.

Kondisi berikutnya juga berdampak dengan memaksa keterlibatan Indonesia dalam rangka membela kedaulatannya akibat konflik tersebut. Alasannya karena terganggu dan terisolasinya penduduk di wilayah Natuna.

“Dan tentu saja dampak lain yang berpotensi adalah krisis ekonomi karena terhentinya aktivitas ekonomi kelautan yang terkait langsung dengan Laut China Selatan,” ujarnya.

Melihat akan ada dampaknya atas konflik China-Amerika Serikat, Bakamla mencoba menawarkan suatu strategi dalam menghadapi situasi tersebut. Pertama, Indonesia harus selalu menggelar operasi paduan bersama antara TNI khususnya TNI AL, Bakamla, dan juga Kementerian KKP. Mengingat, KKP mempunyai kewenangan untuk sampai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Jadi di sana simbol-simbol negara harus selalu hadir. Jadi kehadiran di laut secara terus menerus, selektif, ini menunjukkan atensi langsung atau tidak langsung. Tapi yang penting simbol-simbol negara harus hadir di sana,” katanya.

Kedua, Indonesia juga harus bisa memanfaatkan laut sendiri. Jadi,tidak hanya mengklaim saja perairan Natuna milik Indonesia, tetapi juga harusnya hadir di sana.

“Berikutnya ini peran-peran dari teman-teman kita di Kementerian Luar Negeri. Harus adanya trust building by sea. Gimana? Ya kita bina hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat konflik, dan jalin kerja sama secara selektif,” ujarnya.

TNI Tidak Terprovokasi

Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) 1 Laksamana Madya I Nyoman Gede Ariawan, SE, MM meminta petugas keamanan laut yang berjaga di perbatasan Laut Natuna Utara dengan Laut Cina Selatan untuk tidak terprovokasi, menyusul meningkatnya ketegangan di wilayah itu yang melibatkan sejumlah negara seperti Cina dan Amerika Serikat.

“Intinya kita jangan sampai terprovokasi, jika memeriksa kemungkinan mereka (negara yang bersitegang) berada di daerah claim, maka petugas keamanan yang ada disitu harus berkomunikasi secara baik dengan mereka, dan jangan lupa untuk mengambil plot posisi kapal tersebut lalu langsung kirimkan ke komando atas, guna ditindaklanjuti,” kata Gede Ariawan dalam arahannya saat meninjau kesiapan TNI di Natuna dalam menghadapi konflik di wilayah perbatasan yang melibatkan Cina dan Amerika, di VIP room Lanud Raden Sadjad, Rabu (24/6/2020) pagi.

Ia berharap pasukan TNI terutama TNI AL tidak terpengaruh dengan ketegangan yang terjadi saat ini antara Cina dan Amerika di Laut Cina Selatan, tarutama yang saat ini tengah melaksanakan tugas pengamanan wilayah perairan Laut Natuna utara.

Lantaran itu, Ariawan mengingatkan kepada prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas pengamanan wilayah perairan Natuna Utara untuk tetap mengedepankan kewaspadaan, dengan situasi dan kondisi yang terjadi. (gurindam.id/inews)