Kadin Anambas Sayangkan Penutupan Sementara PT. Pulau Bawah

ANAMBAS -Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kepulauan Anambas menyayangkan penutupan sementara aktivitas  kawasan wisata premium PT. Pulau Bawah oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, beberapa waktu lalu.

Penutupan sementara itu dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang saat ini terus berupaya mendorong investasi di Anambas.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Kadin Anambas, Muhammad Nasrul Arsyad S.E, kepada Awak media ini, Senin (20/03/2023) saat ditemui di ruangannya.

“Kami menyayangkan ini sebab akan menjadi preseden buruk ke depan, karena dengan kejadian itu, dapat membuat para investor menjadi ragu dan bahkan takut berinvestasi di Anambas, karena investor menganggap tidak adanya ketidakpastian hukum. Padahal, Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo terus berupaya mendatangkan investor dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia,” jelas Nasrul.

Seperti diketahui sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada 10 Maret 2023 lalu, menyegel atau menutup sementara operasional PT. Pulau Bawah, lantaran melanggar sejumlah perizinan antara lain tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Perizinan Berusaha, serta Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

Lebih Lanjut Nasrul mengatakan, penutupan sementara itu juga akan berakibat pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Pulau Bawah memiliki kontribusi yang cukup tinggi bagi daerah, salah satunya untuk PAD, karena PT. Pulau Bawah menyumbang Miliaran Rupiah pertahun kepada Anambas dalam bentuk PAD,” ujar Nasrul.

Tak hanya itu, Ia menilai penutupan tersebut juga akan memicu kenaikan angka pengangguran, karena terdapat beberapa masyarakat lokal yang bekerja di Pulau Bawah.

Serta saat ini Pulau Bawah turut memberdayakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan membeli suplai logistik dari masyarakat lokal.

“Seperti ikan, sayuran, buah-buahan, hingga jasa angkutan laut, Pulau Bawah masih menggunakan para pelaku UMKM yang ada di Anambas, dengan adanya penutupan aktifitas itu, tentu kita khawatir dengan para pengusaha lokal tersebut,” sebut Nasrul.

Menurutnya, Pemerintah Daerah harus sigap mengambil sikap untuk memfasilitasi Pulau Bawah untuk menyelesaikan apa saja kendala yang dialami, guna perusahaan tersebut dapat kembali beroperasi.

Nasrul juga mengatakan bahwa Kadin Anambas siap untuk membantu memfasilitasi hal tersebut apabila ada permohonan resmi, baik dari PT. Pulau Bawah maupun Pemerintah Daerah.

“Kadin bersedia untuk memfasilitasi menyelesaikan administrasi yang diperlukan PT. Pulau Bawah, sesuai dengan fungsi Kadin dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kadin,” ujarnya.

Nasrul berharap, Pemerintah Daerah dan DPRD Anambas dapat memberikan respon cepat terhadap permasalahan tersebut dalam membantu serta memfasilitasi kemudahan perizinan kepada Pulau Bawah.

“Kita berharap penyegelan itu tidak berlangsung lama, karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap psikologi pengusaha yang bersangkutan. Psikologi yang dimaksud adalah managemen terpaksa menutup total Perusahaan tersebut, dalam hal ini PT. Pulau Bawah,” pungkasnya. (FR)