Soroti Revisi Perda Retribusi Parkir Batam, BAKIN: Berpotensi Menjadi Lahan Korupsi

Batam, Gurindam.id – Ketua Badan Anti Korupsi Independen (BAKIN), Provinsi Kepri, Zakaria, SE menyoroti revisi Perda nomor 3 tahun 2018 tentang, penyelenggaraan dan retribusi parkir kota Batam. Revisi itu dinilai, hanya akan menjadi lahan baru munculnya korupsi.

“Pertama, yang kita soroti adalah drop off perubahannya menjadi 5 menit dari sebelumnya 15 menit ini memerlukan alasan kongkrit. Terutama sistem dan fasilitas yg dimiliki tempat-tempat tertentu sebagaimana disebutkan dalam Perda tersebut. Karena waktu 5 menit itu sangat singkat, terutama saat menurunkan penumpang dan jarak dari pintu gerbang masuk ke titik menurunkan penumpang sampai pintu gerbang keluar, mungkin normatifnya hanya sekedar drod off penumpang tanpa ada kemacetan dan kendala teknis lainnya yang dapat mengganggu kelancaran mobilisasi kendaraan,” ketus Zakaria, SE, kepada sejumlah awak media, di Batam Center, Kamis (20/1/2022).

Mantan staf ahli DPRD Batam itu menjelaskan, dengan perubahan tersebut, khusus berdasarkan fasilitas dan zonasi atau wilayah terutama Mall, Bandara, Pelabuhan, Perkantoran dan lainnya, maka berdampak pada tarif parkir yang naik 100 persen dan perubahan mengenai ketentuan drop off. Sehingga, tarif parkir sepeda motor yang sebelumnya Rp 1 ribu naik menjadi Rp 2 ribu hingga Rp 3 ribu.

Sementara, tarif parkir untuk mobil yang sebelumnya Rp 2 ribu, naik menjadi Rp 4 ribu hingga Rp 5 ribu.

Seperti diketahui sebelumnya, DPRD Kota Batam telah mengesahkan empat Rancangan Perda (Ranperda) menjadi Perda dalam Rapat Paripurna, Kamis (20/1/2022)

Tiga diantaranya membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan tiga perda tentang retribusi.

Salah satunya adalah Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir menjadi Perda.

Kedua, menurut Jack Bugis, sapaan akrab pria berdarah Bugis itu mengatakan, kenaikan tarif parkir retribusi harus dengan kajian dan pertimbangan yang matang sesuai kondisi dan fakta di lapangan termasuk arus mobilisasi jumlah kendaraan yang ada juga kondisi perekonomian saat ini yang masih dalam tahap pemulihan pandemi, oleh karena itu pihak DPRD dan Pemko harus menyampaikan melalui data secara transparan di masyarakat.

Sedangkan ketiga, lanjut Jack, yang perlu menjadi perhatian adalah sudah berapa kali pembahasan dilakukan oleh Pemko dan DPRD masalah retribusi parkir yang pada akhirnya disahkan menjadi produk hukum Perda. Padahal menurutnya, masih banyak hal dalam Ranperda tersebut yang perlu dikaji lebih mendalam. Misalnya, dari segi pendapatan atau PAD yang diduga mengalami kebocoran. Tentu dugaan kami, ini menjadi kavling korupsi.

Zakaria, berharap agar pemko dan DPRD harus berinovasi dan jeli terhadap SDA dan sumber-sumber potensi lain diera kemajuan dan medernisasi saat uni untuk menghasilkan PAD.

Juga diharapkan adanya peran aktif masyarakat baik dalam pengawasan maupun dilibatkan dalam pembahasan rancangan perda retribusi parkir tersebut, sehingga transparansi dan good governace dapat dilaksanakan dengan baik dan amanah demi kemaslahatan orang banyak.

“Jadi mengenai pembahasan revisi perda kenaikan retribusi parkir ini, seyogianya belum saatnya untuk diterapkan atau dinaikkan. Sehingga diperlukan ada kajian dan pertimbangan yg komprehensif serta pengawasan dari semua pihak baik dari masyarakat, lembaga-lembaga seperti ombudsman dan perlindungan konsumen, ujar aktivis Anti Korupsi Kepri itu. (Jar)