JAKARTA – Ekosistem dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memiliki wadah resmi. Para pelaku usaha mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) sebagai momentum konsolidasi strategis untuk menjamin keamanan pangan bagi generasi bangsa.
Kehadiran asosiasi ini menjadi krusial di tengah masifnya implementasi program MBG. APPMBGI tidak hanya berperan sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai motor standardisasi kualitas, penguatan tata kelola, dan rantai pasok yang terintegrasi.
Berdasarkan data yang dihimpun, asosiasi ini telah mengidentifikasi dan mengonsolidasikan sedikitnya 5.000 dapur MBG yang dikelola anggota secara mandiri di seluruh Indonesia.
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai lembaga non-profit independen. Meski menyatakan siap mengawal kebijakan nasional, APPMBGI tidak memiliki hubungan struktural dengan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemerintah.
“APPMBGI hadir sebagai organisasi mandiri yang dibangun dari semangat kolektif para pengusaha dapur. Tujuannya untuk memperkuat solidaritas, sekaligus memastikan standar kualitas dapur MBG tetap terjaga,” ujar Abdul Rivai Ras dalam keterangannya di Jakarta .
Sebagai wujud integritas, APPMBGI memutuskan untuk tidak menerima fasilitas operasional dari pemerintah.
Seluruh pendanaan organisasi murni bersumber dari kontribusi anggota, sebuah langkah yang turut diapresiasi oleh Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, yang menilai langkah ini sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawal program strategis nasional.
Salah satu fokus utama asosiasi adalah mengurai tantangan klasik rantai pasok. APPMBGI mengambil peran aktif dalam edukasi, supervisi, serta sosialisasi regulasi agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki standar dan sertifikasi yang layak.
Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang menekankan pentingnya standar higiene dan sanitasi ketat untuk mencegah kasus keracunan massal yang sempat menjadi sorotan publik.
“Program MBG masih tergolong baru, sehingga perlu terus disempurnakan. Kami tetap membuka ruang kritik konstruktif terhadap pelaksanaan agar program ini benar-benar menjadi investasi peradaban menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Abdul Rivai Ras .
Pembentukan APPMBGI langsung direspons secara masif. Organisasi ini menargetkan kepengurusan di 38 provinsi sebagai fondasi pengawasan program MBG di tingkat tapak.
Kehadiran pengusaha dan pengelola dapur dalam satu wadah diharapkan mampu menjadi “jaring pengaman” kebijakan pemerintah serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan optimal hingga pelosok daerah .
Dengan terbentuknya APPMBGI, para pelaku dapur MBG tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Asosiasi ini menjadi representasi bahwa pemenuhan gizi masyarakat merupakan kerja kolosal yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
