JAKARTA – Di tengah gemuruh program strategis nasional Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sosok Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU atau akrab disapa Bro Rivai muncul sebagai salah satu penggerak utama di balik layanan dapur rakyat.
Mantan Pati TNI AL bintang dua ini bukanlah pemimpin yang lahir di balik meja kayu bundar. Ia adalah pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, dan hingga saat ini terus membaktikan diri untuk rakyat Indonesia.
Sebagai pendiri Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha & Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Rivai berada di garis depan dalam mengawal program unggulan ketahanan sosial nasional.
Bantah Keraguan: Swasembada Beras 2025 Adalah Fakta, Bukan Narasi
Dalam pernyataan eksklusifnya, Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, dengan tegas menegaskan bahwa swasembada beras Indonesia pada tahun 2025 adalah capaian nyata yang didukung data resmi. Capaian ini, menurutnya, bukan sekadar narasi politik atau “kejutan tiba-tiba”, melainkan hasil kerja sistematis pemerintah.
Pernyataan ini langsung mematahkan berbagai keraguan yang beredar di media sosial mengenai keberlanjutan swasembada pangan nasional.
“Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat hanya sekitar 31,1 juta ton. Artinya, kita punya surplus lebih dari 3 juta ton,” jelas Rivai mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) .
Ia menambahkan bahwa Badan Pangan Nasional juga mencatat peningkatan signifikan cadangan beras pemerintah dan penguatan stok nasional sepanjang tahun tersebut.
“Dalam ilmu ekonomi pangan, swasembada itu sederhana: ketika produksi lebih besar daripada konsumsi. Ini bukan opini, ini angka resmi,” tegasnya.
Menurut Rivai, swasembada 2025 merupakan buah dari kerja sistematis Kementerian Pertanian melalui beberapa langkah kunci:
1. Peningkatan luas panen nasional
2. Perbaikan produktivitas lahan dengan teknologi dan bibit unggul
3. Penguatan harga gabah di tingkat petani
4. Optimalisasi penyerapan hasil produksi oleh Perum BULOG
“Swasembada ini adalah hasil konsistensi kebijakan, bukan anomali jangka pendek,” kata Rivai.
Ia juga meluruskan perbedaan antara impor taktis dan ketergantungan struktural. Impor beras yang dilakukan di awal tahun hanya bersifat sementara untuk menjaga stabilitas harga dan stok. “Neraca pangan nasional dihitung secara tahunan, bukan per bulan. Impor terbatas tidak menghapus status swasembada,” ujarnya.
Perbandingan dengan Jepang Tidak Sepenuhnya Tepat
Rivai menilai, beberapa pihak kerap membandingkan Indonesia dengan Jepang yang teknologinya maju. Namun menurutnya, Indonesia memiliki tantangan berbeda: skala konsumsi beras jauh lebih besar, karakteristik lahan beragam, serta mayoritas petani masih berskala kecil dan tradisional.
“Keberhasilan swasembada tidak diukur dari siapa yang paling canggih teknologinya, tetapi dari kemampuan suatu bangsa memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri,” tegas Rivai.
Ajak Publik Lihat Data, Bukan Klaim
Rivai mengajak publik untuk melihat data secara objektif. “Yang kita lihat bukan klaim, melainkan realitas berbasis angka. Swasembada beras 2025 adalah momentum bersejarah bagi kedaulatan pangan Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan lagi membuktikan kemampuan Indonesia, melainkan bagaimana menjaga, memperkuat, dan memastikan manfaat swasembada ini dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat dari petani hingga konsumen di dapur rumah tangga.
Dengan semangat kebangsaan yang ia bawa sejak masa dinasnya di TNI AL hingga kini memimpin APPMBGI, Bro Rivai mengajak semua pihak mendukung keberlanjutan swasembada beras. Sebab, ketahanan pangan adalah fondasi utama kemandirian bangsa.
(GAS/RK)
