GURINDAM.ID – Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hj. Tetti Hadiyati, SH memberikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Kebijakan tersebut dinilainya sebagai tindakan berani dan visioner dalam menyelamatkan lingkungan serta menegaskan arah baru pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang lebih berkelanjutan.
“Pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat adalah langkah konkret dan tegas dari Presiden Prabowo. Ini bukan hanya soal tambang, tapi tentang komitmen menjaga warisan alam Indonesia dari kerusakan yang tidak bisa diperbaiki,” ujar Tetti yang merupakan Anggota dewan senior di Anambas itu, Kamis (12/6).
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian ESDM mencabut empat IUP nikel yang beroperasi di wilayah yang tergolong kawasan sensitif lingkungan dan berdekatan dengan Geopark Raja Ampat yang diakui UNESCO.
Pencabutan ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran administratif dan indikasi kerusakan lingkungan yang signifikan.
Sebagai politisi Partai Gerindra di daerah, Tetti menyebut kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menempatkan keberlanjutan dan keadilan ekologis sebagai prioritas utama pembangunan.
“Ini adalah pesan kuat kepada semua pelaku industri ekstraktif: jangan kompromi terhadap alam. Keberpihakan terhadap lingkungan bukan sekadar retorika, tapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata seperti ini,” tegasnya.
Tetti juga menegaskan bahwa langkah Presiden harus diikuti oleh konsistensi pengawasan dan ketegasan di seluruh wilayah Indonesia, tidak terbatas pada Raja Ampat saja. Ia juga mendorong pelaku tambang legal yang berkomitmen pada praktik bertanggung jawab untuk terus diberi ruang dan kepastian hukum.
“Kita harus bedakan antara pelaku yang merusak dan yang patuh aturan. Yang rusak harus ditindak. Tapi yang legal dan menjaga standar lingkungan juga harus didukung. Ini penting untuk keseimbangan ekonomi dan ekologi,” tambahnya.
Ia berharap kebijakan ini menjadi tonggak baru reformasi sektor pertambangan nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang serius dalam perlindungan lingkungan global.
“Kita bangga Presiden berasal dari Gerindra. Dan sebagai kader partai di daerah, saya akan terus mendukung setiap langkah yang berpihak pada masa depan rakyat dan lingkungan Indonesia,” pungkasnya.
(Rk)
