Cyberity Beberkan Server Layanan Cloud Sirekap Berlokasi di Tiga Negara

GURINDAM.ID-Komunitas keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia, Cyberity, menemukan sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di China, Prancis dan Singapura.

Pada temuan mereka, Cyberity membeberkan kebobrokan sistem keamanan pada sistem rekapitulasi online Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di platform Sirekap maupun laman pemilu2024.kpu.go.id.

Ketua Cyberity, Arif `Bangaip` Kurniawan mengatakan dari penelusuran tim ditemukan setidaknya lima hal keanehan dalam sistem keamanan Sirekap maupun web rekapitulasi KPU.

Pertama, sistem laman pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan komputasi awan (cloud) dengan lokasi server di China, Prancis, dan Singapura.

“Kedua, layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba,” terang Arif dalam keterangannya pada Sabtu (18/2).

Selanjutnya, posisi data dan lalu lintas email pada dua layanan tersebut diatur dan berada di China. Keempat, terdapat celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id.

“Kelima, ketidakstabilan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan terjadi justri ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya,” ungkap dia.

Berdasarkan temuan tersebut, Cyberity menyatakan bahwa KPU tidak senapas dengan PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) dan UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), karena data penting dari  pemilu harusnya diatur dan berada di Indonesia.

“Kejanggalan-kejanggalan pada sistem IT KPU sudah terjadi sejak lama. Masalah ini terkesan dibiarkan begitu lama dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Hingga saat ini KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya,” ujar Arif.

Arif menambahkan, guna mendukung Pemilu 2024 yang jujur, transparan, dan adil, maka Cyberity meminta KPU memperlihatkan kepada publik hasil audit keamanan sistem dan perlindungan data WNI, guna tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

(Jurnas.com)