Cita cita Indonesia Melalui Kemaritiman Menjadi Poin Utama Calon Panglima TNI

GURINDAM.ID- Ketua Umum Indonesian Youth Community Network (IYCN) Fadli Rumakefing serta Tokoh MUDA Provinsi Kepri menilai pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto harus memiliki loyalitas, kapabilitas serta integritas yang tinggi.

Untuk itu, dalam hal pergantian Panglima TNI, Presiden Jokowi harus memperhatikan kebutuhan keamanan Negara di bidang militer Geopolitik – Geoekonomi dan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Geopolitik – Geoekonomi dan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

“Negara Indonesia strategis diapit oleh dua samudera (Hindia dan Pasifik) dua benua (Asia dan Australia) dan sepuluh negara yang berbatsan langsung dengan Indonesia yakni; Australia, Timor Leste, Palau, Papua Nugini, Philipina, Vietnam, Singapura, Thailand, Malaysia dan India,” kata Fadli dalam keterangan pers yang diterima, Gurindam.id.

Untuk itu, Fadli menilai penggantian Marsekal Hadi Tjahjanto harus bisa memperhatikan soal kondisi maritim Indonesia. Saat ini, kata Fadli, dua anak bangsa memiliki potensi menjadi Panglima TNI adalah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan Kasad Jenderal Andika Perkasa.

“Laksamana TNI Yudo Margono dan Kasad Jenderal Andika Perkasa adalah putra terbaik bangsa, tapi kepentingan negara diatas segala-galanya,” jelas Fadli.

Fadli juga menjelaskan berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Menko Maritim pada tahun 2018 tentang data rujukan wilayah kelautan Indonesia diantaranya: (1).

Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km2; (2). Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km2; (3).

Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km2; (4). Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km2; (5).

Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km2; (6). Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km2; (7). Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km2; (8). Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km; (9).

Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau.

“Data ini telah menampar kita sebagai negara yang selalu mengkampanyekan Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia, tapi disisi lain bangsa ini lupa akan penting keamanan dan penguasaan  lautnya. Berdasarkan referensi yang diperoleh dari total 90 persen perdangangan yang dilakukan via laut, lebih dari 40 persen melintasi laut Indonesia, diantaranya selat Malaka, Sunda, Lombok dan Makassar,” urai Fadli.

Untuk itu, melihat keadaan geografis Indonesia yang maritim maka Panglima TNI yang tepat adalah yang dapat memahami kelautan.

“Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan maka yang layak untuk menjadi Panglima TNI berikutnya adalah Laksamana TNI Yudo Margono. Ini tidak hanya menjadi simbol kepemimpinan tetapi juga mempertegas Indonesia sebagai negara maritim yang tidak kehilangan Nahkoda,” tegas Fadli.

Muh Nasrul Arsyad SE. Msi Tokoh Muda Provinsi Kepri

Senada, tempat terpisah, disampaikan Tokoh MUDA Masyarakat Provinsi Kepri, Muh Nasrul Arsyad menilai, menjadi Cita-cita  pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21 Poros maritim Dunia. Dan dilanjutkan periode kedua Pemerintah Joko widodo bersama Ma’ruf amin.

Tidak dipungkiri, dimana Negara Indonesia merupakan negeri kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.

Selalu menjadi ingatan bersama dalam satu pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dirinya selalu mengucapakan pandangan soal Poros Maritim Dunia.

“Cita cita itu tentu sangat mulia dan bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia,” ujar Muh Nasrul Arsyad.

“TNI sebagai komponen utama pertahanan negara serta sebagai diplomasi militer internasional yang solid, profesional, berwawasan kebangsaan serta mencintai dan dicintai rakyat, keyakinan itu Sosok Pemimpin tahu dimana keyakinan itu akan di amanahkan oleh Negara,” pungkas Nasrul.

(RK/hms)