PT.GURINDAM MEDIA KEPRI- Mencerdaskan & Memuliakan

KPK Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Tanah DP Nol Perses, Rugikan Keuangan Negara Rp 152,5 miliar

Mencerdaskan & Memuliakan - Mei 27, 2021
KPK Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Tanah DP Nol Perses, Rugikan  Keuangan Negara Rp 152,5 miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 4 orang tersangka - (ist)
RajaBackLink.com

GURINDAM.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 2019.

Bersama jajaran Ketua KPK Firli Bahuri mengelar pers di Gedung Merah Putih dimana komplotan tersangka diduga yang terdiri dari pihak BUMD DKI Jakarta dan swasta ini telah merugikan kerugian keuangan negara Rp 152,5 miliar.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 24 Februari 2021 dengan menetapkan 4 tersangka,” ujarĀ  Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan diterima Gurindam.id, Kamis (27/5/2021).

Para tersangka tersebut adalah Yoory Corneles (YRC) dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Berikutnya Wakil direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), dan Direktur Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA). KPK Juga menetapkan Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi dalam kasus yang sama.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Lebih jauh disampaikan Komisi Anti Rasuah ini, Pihak KPK menegaskan kembali agar seluruh instansi pemerintah mematuhi prosedur pengadaan yang sudah ditetapkan demi menjamin akuntabilitas pengadaan baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Penyelenggara negara semestinya
memegang teguh sumpah jabatan dan tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan diri dan kelompoknya,” bebernya.

KPK berharap pihak swasta dan
korporasi juga memiliki andil untuk melakukan pencegahan korupsi dengan melakukan praktik bisnis yang akuntabel dan antikorupsi.

Baca Juga  Wagub Kepri Marlin: Terima Kasih Bang Sapar, Perpat Luar Biasa!

Sebagai informasi, PT Pembangunan Sarana Jaya membelu lahan di Pondok Ranggon dan Munjul seluas 4,2 hektare pada akhir 2019. Lahan ini akan digunakan untuk proyek rumah DP nol persen.

Namun, pembelian lahan tersebut diduga bermasalah karena berada di jalur hijau, harga yang kemahalan, hingga dugaan korupsi di dalamnya.

(Ria/jrg)

Click Bener Subscribe youtube Gurindam.id

Tinggalkan Komentar

LIKE FANPAGE

Our Visitor

0 8 7 1 3 9
Users Today : 76
Users Yesterday : 350
Users Last 7 days : 756
Users Last 30 days : 2368
Users This Month : 1498
Users This Year : 19647
Total Users : 87139
Views Today : 109
Views Yesterday : 535
Views Last 7 days : 1148
Views Last 30 days : 3702
Views This Month : 2198
Views This Year : 28920
Total views : 142623
Who's Online : 0
Your IP Address : 35.172.223.251
Server Time : 2022-08-16
Baca Informasi Berita Aktual Dari Sumber terpercaya