Kepala BKPSDM: Seluruh OPD di Pemkab Anambas Kekurangan Personil

Anambas, gurindam.id – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda Maryati mengungkapkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas mengalami kekurangan personil.

Pernyataan Linda itu sekaligus menjawab keluhan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM, Usman ST, yang belum dapat menjalankan program secara maksimal lantaran kekurangan personil. Usman kemudian meminta penambahan personil kepada BKPSDM guna memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku UMKM di Anambas.

“Untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan di sejumlah OPD, salah satu caranya adalah dengan mengajukan formasi penambahan penerimaan pegawai di kementerian Menpan-RB,” kata Linda Maryati kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Selasa (27/4/2021).

Mengenai kapan jadwal penerimaan itu, Linda belum bisa memastikannya. “Secara resminya belum dapat dipastikan, saat ini kita hanya dapat mengisi personil jika ada penerimaan CPNS dan seleksi PPPK (P3K). Intinya, begitu kita laksanakan seleksi CPNS, kemudian mendapatkan formasi, baru kita dapat mengisi kekurangan personil di setiap OPD,” terangnya.

Linda menyebut, berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, Pemkab Kepulauan Anambas membutuhkan sekitar 3.700 ASN. Sementara saat ini, jumlah yang ada hanya 1.700. “Kita masih kekurangan sekitar 2000 ASN, dan itu hanya dapat diisi jika ada penerimaan CPNS,” tambah Linda lagi.

Untuk tahun 2021, sebut Linda, pihaknya telah mengajukan formasi penambahan kuota CPNS sebanyak 500 CPNS. Namun, begitu, dirinya belum dapat memastikan kapan waktu dimulainya penerimaan tersebut.

“Untuk data CPNS 2021 belum bisa dikeluarkan atau belum bisa ditetapkan, diperkirakan seleksi sekitar bulan Mei, tetapi kebanyakan dilakukan pada bulan Oktober-November baru bisa diseleksi,” sebut Linda mengakhiri.

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM, Usman ST, mengaku masih memiliki kendala dalam melaksanakan sejumlah program pada dinas yang dipimpinnya. Alasannya, ia masih kekurangan personil Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Dikarenakan,  pada tahun 2020 tidak ada penambahan ASN atau PTT, maka kita sedikit ada kendala. Namun begitu, tetap akan ada pengawasan dan pembinaan,” timpalnya.

Usman mengaku telah meminta bantuan tambahan personil kepada BKPSDM untuk penambahan PNS atau PTT. (gr/des/din)