Bahrul Ulum: Moeldoko Tidak Perlu Mundur dari Jabatan KSP

GURINDAM.ID – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyedot perhatian publik lantaran terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Moeldoko pun menerima jabatan tersebut. di Hotel The Hill, Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Garuda Bakti Nusantara (DIRGANTARA), Bahrul Ulum menilai Moeldoko tidak perlu mundur dari jabatan Kepala Staf Presiden (KSP).

“Saya nilai sosok Moeldoko dianggap penting karena berani “pasang badan” ditengah Presiden Jokowi terus berbenah untuk Indonesia,” ujar Bahrul Ulum dalam keterangannya, Sabtu (13/3/2021).

Menurutnya, Moeldoko yang berani pasang badan dan jadi benteng bagi Jokowi. “Pasca pilpres saya mengamati, terbukti tiga orang penjaga istana seperti Pak Pratikno (Mensetneg), Pramono (Setkab) dan Moeldoko tidak tergantikan posisinya,” sebutnya.

Menurutnya, jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP tidak perlu diganti karena tidak berbeda dengan ketua umum partai lainnya yang berada di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

“Konkretnya banyak persolan yang datang ke KSP setiap harinya. Jika tidak memiliki karakter seperti Pak Moeldoko pasti mengalami kesulitan, bahkan bisa-bisa mundur,” kata Bahrul.

Selain itu, lanjutnya, Moeldoko perlu diapresiasi karena Mantan Panglima TNI itu sudah tiga tahun terbukti mengawal program prioritas Pak Jokowi. “Salah satunya menurut saya, ia mengawal program Reforma Agraria Jokowi yakni adanya Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Program Reforma Agraria. Saya kira itu sangat nyata Langkah tepat Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam mengawal program prioritas Presiden Jokowi,” sambungnya.

Selain itu kata Bahrul Ulum, terkait keputusan mundur atau tidaknya Moeldoko merupakan hak prerogatif Presiden. “Jalan terus, Moeldoko tidak perlu mundur dari jabatan KSP,” tandasnya.

Sebelumnya, salah satu kelompok relawan Jokowi, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), menyarankan agar Moeldoko mundur dari jabatan Kepala KSP agar bisa fokus menangani konflik politik setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ia pun menilai rangkap jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP dan Ketua Umum Partai Demokrat berbeda dengan Airlangga Hartarto yang menjabat Ketua Umum Golkar sekaligus Menko Perekonomian, atau Soeharso Monoarfa yang kini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Umum PPP. (Mkn)