Meski Buat Kisruh, Eko Haryadi Naik Jabatan, Dugaan Kolusipun Menguat

ANAMBAS, GURINDAM.ID-Meski telah membuat kisruh hasil verifikasi anggaran kerjasama media pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik), Kepala Seksi Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Informasi Publik, Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Anambas, Eko Haryadi, ST bahkan menerima promosi jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Eko Haryadi, ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 19/Kdh, KKA/SP/III/2021, tanggal 9 Maret 2021.

“Selain menjabat Plt Kabag Kesra, kita percayakan saudara Eko sebagai Kepala Seksi Kehumasan dan Pelayanan Media Dinas Kominfo Kepulauan Anambas,” ujar Abdul Haris sebagaimana dilansir Beritaterkini.co.id, Selasa (9/3/2021).

Promosi yang diperoleh Eko Haryadi tentu saja mengejutkan publik, sebab sebelumnya Eko Haryadi telah membuat keputusan yang akhirnya menimbulkan polemik terkait verifikasi anggaran kerjasama media pada Diskominfotik. Eko Haryadi dituding telah melakukan rekayasa penilaian guna meloloskan sejumlah media tertentu.

Tak pelak, polemik itu, menyeret nama orang nomor satu di Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH yang dituding telah melakukan intervensi untuk meloloskan salah satu media yang belum genap berusia satu tahun.

Pendiri Ikatan Jurnalis Anambas (IJA) Fitra Hadi, kepada Gurindam.id, bahkan menduga kuat, keterlibatan Bupati dalam menentukan lolosnya sejumlah media dalam kerjasama itu makin menguat.

“Pelantikan Eko ini membuktikan kepada publik, bahwa Eko adalah orang sakti, yang sengaja dititipkan pada kedua jabatan tersebut. Jadi sebaiknya Bupati tidak perlu membantah tudingan itu, karena dugaan kita Eko memang orang yang sejak awal dititip untuk melakukan kongkalikong kerjasama media,” jar Fitra Hadi.

Kendati demikian, pria pemegang sertifikat utama kewartawanan itu, tidak menampik, jika pemberian jabatan baru Eko tersebut sebagai bentuk apresiasi sekaligus menghindari perang internal di Diskominfotik KKA. “Karena kalau Eko misalnya digeser atau diberikan sanksi akibat kisruh itu, maka dikhawatirkan Eko akan buka mulut dan ‘bernyanyi’ bahwa dugaan rekayasa kerjasama media itu atas perintah Bupati,” (gr/nas)