Dari Diskusi Forum Pimred bersama Sekda KKA: Sinergi untuk Kemajuan Anambas

Mencerdaskan & Memuliakan - Juli 15, 2020
Dari Diskusi Forum Pimred bersama Sekda KKA: Sinergi untuk Kemajuan Anambas
Forum Pimred Anambas saat berdiskusi dengan Sektretaris Daerah KKA, Sahtiar, SH.MM, Rabu (14/7/2020) - (Gurindam.id)
Editor Nasrul

Anambas,Gurindam.id – Sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred-baca Pimred) yang terafiliasi dalam Forum Pimred Anambas mengawali road show-nya kepada stakeholder di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada Selasa (14/7/2020), sejumlah pentolan Forum Pimred itu bertandang ke kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, SH.MM. Pertemuan itu cukup cair. Mafhum saja, hal itu lantaran hubungan Sekda dengan beberapa wartawan senior itu telah terjalin apik sejak lama.

Pemimpin Umum Media Online Nasional Gurindam.id, Muh Nasrul Arsyad memulai pembicaraan dengan menyampaikan latar belakang didirikannya Forum Pimred Anambas, menjelaskan apa itu Forum Pimred?.

Dalam suasana encer dan bahasa yang lugas, Pemilik Gurindam.id itu berucap “Forum Pimred Anambas tidak punya singkatan. Karena kalo, disingkat maka terlalu identik dengan organisasi massa, Sementara, dari awal kita sepakat, forum ini lebih mengedepankan intelektualitas, lebih memunculkan kualitas, bukan kuantitas.”

Sebagai wartawan yang mengenyam sejumlah pengalaman liputan, Nasrul menganalogikan keberadaan Forum Pimred Anambas, ibarat pasukan elitnya TNI. TNI-AD ada Kopasus, TNI-AL ada Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), dan TNI-AU ada Paskhas.

“Nah, dari tiga matra itu, kemudian diseleksi menjadi pasukan yang lebih elit, namanya Komando Operasi Khusus (Koopsus) yang dipilih dari tiga matra, darat, laut dan udara. Jadi, seperti itulah kira kira analogi keberadaan anggota Forum Pimred ini,” ujar Nasrul sedikit berkelakar.

Secara detail, Nasrul menjelaskan, Pemimpin Redaksi adalah jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan pers. Ditangan Pimred-lah, kebijakan dapur redaksi diputuskan. Hitam putihnya, sebuah produk jurnalistik itu, sangat ditentukan oleh kemampuan sang Pimred.

Lantaran itu, tidak sembarangan wartawan diangkat menjadi Pemimpin Redaksi. Kualifikasinya berjubel, ada banyak komponen kemampuan yang diperhitungkan.

Selain dari kemampuan menulis, kapasitas kepemimpinan dan manajerial juga harus dimiliki  oleh seorang Pemimpin Redaksi. Belum lagi, jika dimintai analisis sebuah berita yang akan diterbitkan. Misalnya, apakah sebuah produk berita itu berpotensi digugat karena melanggar kode etik junalistik atau bahkan bertentangan dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

Baca Juga  Direktur PT Ganesha Bangun Riau Menyangkal Dihadapan KPPAD Soal Temuan Kasus Ini

Seorang Pimred harus punya kemampuan menembus nalar berita kemudian dikaitkan dengan logika hukum. “Jadi itulah, sebabnya mengapa Forum Pimred ini begitu istimewa,” tambah Nasrul.

Pertanyaannya, apakah Pemimpin Redaksi adalah seorang wartawan?. Jawabannya, iya. Pemimpin Redaksi adalah seorang wartawan yang memiliki kualifikasi khusus.

Karena itulah kemudian, dewan pers membuat tiga tingkatan kualifikasi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Muda, Madya dan Utama, meski ini kemudian menjadi kontroversial. Tujuan sebenarnya, memudahkan identifikasi perekrutan wartawan oleh sebuah perusahaan pers.

Kembali kepada tujuan awal dibentuknya Forum Pimred, Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, menyambut baik lahirnya Forum Pimred itu.

Bahkan, Sahtiar menaruh banyak harapan, kedepan Forum Pimred dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah  Kabupaten Kepulauan Anambas. Bersinergi, dengan tetap menjaga independensi pers.

Jika pers, sebut Sahtiar, memiliki cara pandang yang sama dengan pemerintah, tentang bagaimana memajukan daerah, maka tentu akan memudahkan pihaknya mengambil kebijakan. Karena, ada hal-hal yang tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah, namun oleh lembaga lain (non pemerintah), dapat diselesaikan secara efektif.

Karena itu, lanjut Sahtiar perlu legalitas Forum Pimred Anambas ini, untuk segera berkiprah. Segera menginventarisasi isu-isu lokal maupun nasional. Karena sesungguhnya, pemerintah juga butuh masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Asril Masbah, Pemimpin Redaksi Anambas Pos menambahkan, isu tapal batas antara Anambas dan Natuna, perlu segera didorong. Posisi Forum Pimred melalui redaksi masing-masing perlu menyatukan persepsi dengan komponen lainnya, bergerak secara paralel, misalnya dengan BP2KKA.

“Posisi tapal batas ini, memengaruhi pola pembagian Dana Bagi Hasil antara Anambas dengan Natuna,” sebut Asril.

“Ada banyak isu-isu yang saat ini masih liar di masyarakat. Maka tugas kami lah, sebagai pemimpin redaksi mem-blow up isu ini, kemudian ditindaklanjuti oleh stakeholder yang ada. Intinya, kami hanya mendorong sebuah isu menjadi fakta. Selanjutnya, harus ada eksekutor, entah itu dari LSM atau komponen masyarakat lainnya. Atau bisa juga dieksekusi langsung oleh komponen tiga pilar demokrasi, bisa eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” terang Asril dengan khas bicaranya yang kalem.

Baca Juga  Kapal Pukat Mayang Kembali Meresahkan

Diskusi makin menarik menyusul tambahan argumentasi Pemimpin Redaksi Metrosidik.co.id, Fitra Hadi. Pewarta yang dikenal piawai dalam mengivestigasi kasus-kasus itu lebih menekankan, keberadaan Forum Pimred ini dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan orang banyak.

Tentu melalui perantara pemerintah daerah. Ada take and give. Jika pemerintah daerah telah mengeluarkan anggaran besar bagi media, maka sebaliknya media juga perlu berkontribusi terhadap daerah. Caranya dengan bersinergi.

“Kontribusi itu, tidak hanya dengan memberitakan kegiatan seremonial pemerintah. Namun, perlu mendesain isu-isu lebih sistimatis, sehingga ada hasil, ada goalnya bagi daerah dan masyarakat,” ucap Fitra, sesekali merapikan ikatan rambutnya yang gondrong.

Pemilik Media Online Zonasidik.com, Dedi Syahputra tak mau ketinggalan. Meski terbilang yunior, diantara tiga pentolan Forum Pimred, Dedi yang dikenal memiliki kemampuan argumentasi dan analisis yang mumpuni itu menyampaikan, Forum Pimred ke depan harus mampu menembus isu-isu nasional, termasuk bagaimana mendorong isu kesejahteraan nelayan, isu migas.

“Ada banyak hal yang perlu kita dorong, agar isu-isu ini bisa diakomodasi menjadi sebuah fakta dan realitas, sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak,” sebut Dedi. (red)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X