Pemerintah dan DPR Validasi Data Kemiskinan Akibat Covid-19

Mencerdaskan & Memuliakan - Juli 2, 2020
Pemerintah dan DPR Validasi Data Kemiskinan Akibat Covid-19
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa  - (Gurindam/Han)
Editor Gafur

Jakarta, Gurindam,id – Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI saat ini sedang membahas verifikasi dan validasi data kemiskinan yang diakibatkan pandemi covid-19. Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.30 Wib itu dipimpin, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dan dihadiri sejumlah menteri dan pejabat di kementerian Kabinet Indonesia Maju.

“Hari ini, Rabu 1 Juli 2020 Komisi VIII mengadakan rapat kerja bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai verifikasi dan validasi data kemiskinan,” ujar Yandri saat membuka  rapat, Rabu (01/07/2020).

Dikatakan Yandri, rapat gabungan hari ini dilakukan karena di tengah dampak pandemi COVID-19, para pemangku kepentingan perlu mengambil langkah strategis dan taktis untuk memastikan data kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sudah saatnya pemerintah punya satu data kemiskinan yang menjadi rujukan kementerian/lembaga dan adanya sinkronisasi data masing-masing data kemiskinan di kementerian/lembaga,” urainya.

Sementara dalam keterangan pers Kepala Bappenas Suharso Monoarfa  mengatakan sasaran pembangunan nasional adalah menekan garis kemiskinan secara rasio mininal 1 digit/1 juta orang.

“Data kemiskinan dari BPS pada September 2019 mencapai 9,22 persen tanpa intervensi naik menjadi 10,63 persen artinya naik 4 juta dari 24 ke 28 juta orang. Pada tahun 2021 kita berharap bisa ditekan 9.2-9,7 persen,” ujar Suharso Monoarfa kepada sejumlah media termasuk Gurindam.id , di Komplek Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (01/07/2020).

Tampak yang hadir diantaranya Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa. Sementera Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri mengirim perwakilannya. (han)

Baca Juga  GMBI Makassar Tolak Keras Pengesahan RUU HIP

Tinggalkan Komentar

Close Ads X