NATUNA – Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Kabupaten Natuna, Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menggelar silaturahmi strategis dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Natuna pada Selasa (10/3/2026) ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kolaborasi publik-swasta untuk mendukung program prioritas nasional.
Acara tersebut ditandai dengan penyerahan resmi Surat Keputusan (SK) APPMBGI kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko. SK ini diterima langsung oleh Boy Wijanarko yang juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Natuna.
Ketua DPD II APPMBGI Natuna, H. Ramlis, yang didampingi oleh Sekretaris Riky Rinovsky, menyampaikan harapan besar atas hadirnya asosiasi ini di Kabupaten Natuna.
“APPMBGI didirikan sebagai wadah kolaborasi nasional bagi para pengusaha dan pengelola dapur. Kehadiran kami di Natuna bertujuan untuk memastikan kontribusi nyata dalam menyukseskan program strategis pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis, dengan tata kelola yang profesional dan transparan,” ujar H. Ramlis.
Menyambut positif inisiatif ini, Sekda Natuna Boy Wijanarko menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah.
“Kami menyambut baik kehadiran APPMBGI. Ini bukan hanya sebagai mitra pelaksana, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang penting. Dengan adanya asosiasi ini, kita berharap program Makan Bergizi Gratis di Natuna dapat berjalan sesuai mandat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” jelas Boy Wijanarko.
Sekretaris APPMBGI DPD II Natuna, Riky Rinovsky, memaparkan lebih lanjut mengenai latar belakang dan visi asosiasi. Menurutnya, pembentukan APPMBGI berangkat dari kesadaran kolektif bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki kompleksitas tinggi dan dampak jangka panjang yang fundamental bagi kualitas generasi bangsa.
“Program ini adalah mandat konstitusional dan investasi strategis pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, APPMBGI hadir untuk menjadi mitra strategis negara dalam memastikan tata kelola program berjalan secara profesional, akuntabel, aman, dan berkelanjutan,” tegas Riky Rinovsky.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa APPMBGI akan menjalankan sejumlah fungsi krusial, di antaranya:
1. Standardisasi dan Pendampingan: Memastikan setiap dapur pengelola MBG memenuhi standar operasional dan gizi yang ditetapkan.
2. Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan edukasi kepada para pengusaha dan tenaga kerja di sektor dapur umum.
3. Fungsi Pengawasan dan Advokasi: Menjembatani kebijakan publik dengan praktik di lapangan, serta memastikan program selaras dengan prinsip hukum dan etika pelayanan publik.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Memperkuat dampak ekonomi dengan melibatkan tenaga kerja lokal, UMKM, serta rantai pasok pangan domestik.
Selain fokus pada gizi, APPMBGI dan Pemerintah sepakat untuk menjadikan program ini sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dalam setiap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), akan dioptimalkan pelibatan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok bahan baku.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan di tingkat desa, sekaligus menjamin ketersediaan bahan pangan segar dan berkualitas bagi dapur-dapur MBG.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan sarana pendukung demi terwujudnya generasi sehat dan berkualitas di wilayah perbatasan NKRI.
(Gea)
