GURINDAM.ID – Komitmen pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi semakin diperkuat di wilayah perbatasan.
Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) resmi membentuk kepengurusan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa program strategis Nasional Presiden Prabowo Subianto untuk pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) siap diakselerasi di daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis kompleks.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Tingkat I (DPD I) APPMBGI Provinsi Kepri dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPMBGI, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU., ASEAN Eng. kepada Muh Nasrul Arsyad, S.H., M.Si. yang dipercaya memimpin roda organisasi di daerah.
Pembentukan DPD I Kepri bukan sekadar seremonial belaka. Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menekankan bahwa pengurus daerah adalah garda terdepan dalam memastikan program MBG berjalan tepat sasaran.
“DPD memiliki peran strategis sebagai ujung tombak organisasi di daerah. Mereka bertugas membangun kolaborasi lintas sektor, memperkuat keanggotaan, serta mendukung keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis secara terstruktur dan profesional,” ujar Rivai dalam sambutannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Ia menambahkan, penguatan jaringan hingga ke tingkat provinsi adalah kunci untuk membangun ekosistem MBG yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga kolaboratif dan berdampak nyata, terutama di wilayah dengan karakteristik unik seperti Kepri.
Menanggapi amanah tersebut, Ketua DPD I APPMBGI Kepri yang baru, Muh Nasrul Arsyad, menyatakan kesiapannya untuk segera bergerak. Ia menyoroti tantangan geografis Kepri yang terdiri dari ribuan pulau.
“Kami akan segera melakukan konsolidasi internal, memperluas basis keanggotaan, serta mendorong kolaborasi aktif antara pengusaha dan pengelola dapur MBG. Wilayah kepulauan memiliki karakteristik unik yang membutuhkan pendekatan khusus dalam pendistribusian makanan bergizi, terutama ke pulau-pulau terluar,” jelas Nasrul yang pernah menjabat Ketua Kadin Kepulauan Anambas.
Prestasi dan Tantangan: 127 Dapur MBG di Kepri Masih Butuh Tambahan
Momentum pengukuhan ini semakin relevan mengingat Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan prestasi membanggakan. Hingga Januari 2026, telah berdiri 127 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG di wilayah Kepri. Capaian ini berhasil menempatkan Kepri di peringkat 5 besar secara nasional dalam realisasi program MBG.
Dari catatan media Gurindam media kepri, Peresmiannya pada 9 Januari 2026 lalu dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.
“SPPG menjadi ujung tombak yang akan memastikan distribusi makanan bergizi tersalurkan secara merata ke seluruh pelosok Kepri, termasuk pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” tegas Wagub Nyanyang saat peresmian.
Meski angka 127 terbilang tinggi, kebutuhan riil di lapangan masih jauh dari target. Dari target ideal sebanyak 253 unit, Provinsi Kepri masih membutuhkan tambahan sekitar 126 unit SPPG. Kekurangan ini menjadi fokus utama pemerintah daerah dan APPMBGI.
“Kita akan terus mendorong agar segera bertambah unit SPPG di Kepri, terutama di wilayah pulau-pulau terdepan. Pemenuhan gizi anak-anak di wilayah perbatasan adalah prioritas kami,” pungkas Nyanyang.
Pemerintah Provinsi Kepri telah menunjukkan keseriusannya dengan mengalokasikan anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur dapur layanan gizi. Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) MBG juga disiapkan di setiap daerah untuk memastikan pengawasan kualitas makanan dan mempercepat pemenuhan ketersediaan dapur.
Komitmen APPMBGI: Tata Kelola Bersih dan Profesional
Di tengah percepatan ini, isu transparansi menjadi perhatian serius. Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, kembali menegaskan komitmen asosiasi terhadap tata kelola yang bersih.
“APPMBGI tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun untuk pengurusan atau fasilitasi perizinan dapur MBG. Kami hadir untuk menaungi, melindungi, dan memperkuat tata kelola pengusaha serta pengelola dapur, bukan untuk mencari keuntungan dari proses perizinan,” tegas Rivai.
Pernyataan ini sejalan dengan visi APPMBGI sebagai asosiasi yang memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, terutama dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia.
(Grd)
