GURINDAM.ID – Dalam pidato yang tegas dan penuh peringatan di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Presiden RI Prabowo Subianto mengukuhkan kembali komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas-aktif dan non-blok. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan ramalan-ramalan tentang konflik berskala besar.
“Kita tidak akan ikut pakta militer manapun,” tegas Prabowo, menegaskan warisan para pendiri bangsa. Namun, pernyataan kerasnya diikuti dengan konsekuensi yang realistis dan suram: “Kalau kita sungguh-sungguh non-blok… berarti kita sendiri.”
Prinsip “Seribu Kawan” Berhadapan dengan Realitas Kekuatan
Presiden mengulang filosofi diplomasi Indonesia yang terkenal: “1.000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.” Prinsip ini, menurutnya, harus dijaga. Namun, ia secara gamblang mengingatkan bahwa pilihan untuk tidak berpihak memiliki konsekuensi keamanan yang nyata.
“Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita. Percaya sama saya, nobody going to help us,” papar Prabowo kepada para pemimpin daerah.
Dalam konteks ini, ia mengutip pesan Bung Karno tentang “berdiri di atas kaki sendiri” (Berdikari) dan ajaran Jenderal Sudirman untuk percaya pada kekuatan nasional.
Analisis Pakar: Strategi Multipolar dan Diplomasi Cerdik
Menanggapi pernyataan presiden, Iwan Septiawan, Pengamat Pertahanan dan Keamanan, melihat langkah ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam lanskap geopolitik yang berubah.
Analisisnya menyoroti langkah strategis Indonesia yang justru aktif memperkuat poros baru kekuatan global, meski menolak pakta militer formal. Buktinya, Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke Konferensi Tingkat Tinggi BRICS+ di Brasil.
Bergabungnya Indonesia sebagai anggota ke-11 BRICS+ adalah langkah geopolitik signifikan. Blok ini kini mewakili sekitar 30% PDB global, 20% perdagangan dunia, dan hampir separuh populasi bumi – sebuah kekuatan multipolar yang jelas menantang tatanan lama.
“Bergabung dengan BRICS+ bukan sekadar ekonomi, melainkan pernyataan politik untuk mendorong tata dunia yang lebih adil dan reformasi lembaga keuangan internasional,” kata Iwan.
Lebih menarik lagi, Indonesia juga disebutkan bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, inisiatif yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump. Menurut Iwan, langkah ini menunjukkan diplomasi Indonesia yang lincah.
“Penandatanganan BoP membuktikan politik luar negeri ‘bebas aktif’ kita bukan sekadar slogan. Ini adalah praktik diplomasi konkret yang berprinsip. Kita menjaga hubungan dengan semua pihak, mengkritik ketidakadilan, tetapi juga terbuka untuk kerja sama perdamaian dengan siapa pun, termasuk dengan kekuatan tradisional seperti AS, jika itu untuk kepentingan global,” jelas Iwan.
Pidato Presiden Prabowo dihadapan para pemimpin negeri itu menggambarkan jalan tengah yang sangat berisiko namun tetap dipegang teguh oleh Indonesia: menolak aliansi militer yang mengikat, sambil secara bersamaan menguatkan posisi melalui aliansi ekonomi-strategis seperti BRICS+ dan forum diplomasi seperti BoP.
Pesan utamanya jelas bahwa Indonesia memilih untuk menjadi kekuatan penyeimbang (balancing power) yang mandiri. Namun, presiden sendiri yang mengingatkan harga dari kemandirian itu: kesiapan untuk menghadapi segala kemungkinan tanpa jaminan bantuan dari pihak lain.
Di era dimana ketegangan AS-China terus memanas dan konflik regional mengancam stabilitas dunia, pilihan Indonesia untuk tetap “non-blok namun aktif” akan terus diuji. Kesuksesannya tidak hanya bergantung pada diplomasi yang cerdik, tetapi juga pada kemampuan nyata bangsa ini untuk benar-benar “berdiri di atas kaki sendiri” dalam segala aspek, dari pertahanan hingga ketahanan ekonomi.
(Rk)
