JAKARTA – Dalam rangka memperkuat penegakan hukum di laut secara profesional dan berkeadilan, TNI Angkatan Laut (TNI AL) menggelar Bincang Strategis Keamanan Laut (Kamla). Acara yang berlangsung di Gedung Canopus, Koarmada I, Kelapa Gading, Jakarta Utara (28/1) ini secara resmi dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
Forum strategis ini, yang diprakarsai Staf Ahli Kasal, mengangkat tema “Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh TNI AL Guna Mewujudkan Kepentingan Nasional di Laut”. Tujuannya adalah memperkuat aspek konseptual, yuridis, dan operasional bagi para perwira dalam merespons dinamika lingkungan maritim yang kian kompleks.
Dalam sambutannya, Kasal menegaskan bahwa laut Indonesia merupakan ruang strategis tempat bertemunya jalur perdagangan global, sumber daya alam, dan dinamika geopolitik. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban hukum di laut menjadi prasyarat utama terwujudnya kepentingan nasional.
“Penegakan hukum di laut tidak dapat dipandang sebagai aktivitas teknis semata. Ini adalah instrumen negara untuk menjamin kedaulatan, menjaga ketertiban, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Kasal.
Kasal juga menekankan tiga misi utama dalam penguatan peran TNI AL:
1. Memperkuat pemahaman konseptual dan yuridis perwira mengenai penegakan hukum di laut.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan melalui prosedur yang jelas, terukur, dan akuntabel.
3. Meneguhkan peran TNI AL sebagai aktor utama serta membangun sinergi yang proporsional dengan instansi terkait.
“Peran strategis TNI AL tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen negara yang memiliki mandat undang-undang untuk menegakkan hukum di laut sesuai hukum nasional dan internasional,” tegasnya.
Acara ini menghadirkan sejumlah pakar terkemuka, di antaranya, Prof. Hikmahanto Juwana (Pakar Hukum Internasional), Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto Pengamat Militer, Laksda TNI (Purn) Kresno Buntoro, S.H. (Pakar Hukum Laut), Perwakilan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
Kegiatan turut dihadiri oleh Pejabat Utama Mabesal, perwira tinggi TNI AL, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi antarinstitusi dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
(Gas/pen)
