Setya Kita Pancasila Bersama Masyarakat Adat Bali Jaga Kelestarian Pura Bersejarah di Jimbaran

Gde Oka Yudara, Ketua DPW SKP Provinsi Bali
Gde Oka Yudara, Ketua DPW SKP Provinsi Bali

BALI– Setya Kita Pancasila (SKP) DPD Kabupaten Badung, didampingi oleh SKP DPW Bali, mengambil langkah nyata dalam membela dan melestarikan warisan budaya dengan mendampingi masyarakat adat Jimbaran dalam memperjuangkan akses ibadah ke Pura Batu Mejan dan Pura Batu Nunggul.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (11/10/2025) ini berhasil membuka akses menuju pura setelah sebelumnya mengalami pemblokiran.

Konflik bermula ketika warga desa adat dan umat Hindu setempat melaporkan terhalangnya akses menuju tempat ibadah mereka yang berada di kawasan Jimbaran. Menanggapi hal ini, SKP turun langsung untuk mendengarkan dan memperjuangkan hak masyarakat.

Ketua SKP DPD Kabupaten Badung, I Wayan Sumerta, S.H., yang merupakan warga asli Desa Adat Jimbaran, menegaskan komitmen organisasinya.

“Dengan semangat ‘ngayah’ (bekerja tanpa pamrih untuk kepentingan umum), SKP berkomitmen memperjuangkan agar pura yang telah menjadi tempat ibadah turun-temurun ini dilestarikan. Ini adalah bentuk nyata pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Jimbaran,” ujarnya.

Kegiatan diawali dengan ritual Matur Piuning (permohonan izin) di Pura Ulun Suwi, yang merupakan pura pusat dari kompleks pura tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Jro Bendesa (Kepala Desa Adat) Jimbaran beserta perwakilan warga yang juga merupakan pengempon (pengurus) pura. Ritual serupa juga dilaksanakan di Pura Batu Mejan dan Pura Batu Nunggul, dua pura yang menjadi fokus perjuangan pembukaan akses.

Keberadaan pura-pura di pesisir Jimbaran tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga nilai budaya dan ekologis yang tinggi. Perwakilan SKP DPW Bali yang hadir menekankan, “Keyakinan masyarakat adat menyatakan pura-pura ini adalah penjaga pesisir dan identitas Desa Adat Jimbaran. Melestarikannya berarti menjaga keseimbangan alam dan budaya Bali,” ujarnya.

SKP berkomitmen fokus menyelesaikan sengketa yang melibatkan tempat suci.

“Dalam kearifan lokal, Pura adalah Hulu (sumber) dan kehidupan sosial adalah Hilir-nya. Jika di hulu jernih, niscaya hilir pun akan jernih. Filosofi ini menjadi dasar perjuangan kami, agar penyelesaian masalah pura ini dapat membawa solusi bagi permasalahan lainnya dan menjaga suasana sosial yang kondusif,” jelas pernyataan resmi SKP.

Arahan dari Pimpinan Pusat dan Dukungan Aparat

Arahan dari Ketua Umum DPP SKP, Andreas Sumual, menegaskan pentingnya peran semua pihak. Beliau mengajak segenap keluarga besar SKP dan masyarakat untuk ikut menjaga situs warisan leluhur, yang merupakan identitas Nusantara.

Kegiatan ini juga mendapat perhatian positif dari Kepolisian. Kehadiran jajaran Binmas Polda Bali usai prosesi Matur Piuning di Pura Batu Nunggul diapresiasi sebagai bentuk “negara hadir” yang menjaga situasi tetap kondusif dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

akses menuju pura telah terbuka dan situasi berlangsung aman dan kondusif.
akses menuju pura telah terbuka dan situasi berlangsung aman dan kondusif.

Berdasarkan pantauan di lokasi, akses menuju pura telah terbuka dan situasi berlangsung aman dan kondusif. Ke depan, SKP berencana merangkul semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama, mengacu pada arahan dewan pembina dan penasehat.

Tujuannya adalah menyelesaikan masalah secara tuntas dan menciptakan kesepakatan bersama agar permasalahan serupa tidak terulang di masa depan, sekaligus menjaga vibrasi energi positif bagi Bali dan Indonesia.

(Gas/fer)

Editor: Riky rinovsky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *