JAKARTA – Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto memangkas jumlah komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbukti menghemat anggaran hingga Rp18 triliun. Kebijakan ini disampaikan dalam penyusunan RUU APBN 2026, sekaligus memperkuat efisiensi BUMN.
Menurut Prof. Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI, pemotongan posisi komisaris dan penghapusan tantiem (insentif kinerja) telah diputuskan sejak sebulan lalu. ”
Ada penghematan sekitar Rp17-18 triliun dari tantiem yang ditiadakan. Efektivitas BUMN akan terasa signifikan,” ujar Dasco.
Langkah ini juga mengatur bahwa Wakil Menteri (Wamen) yang ditugaskan sebagai komisaris tidak lagi menerima insentif, melainkan fokus sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengawasan BUMN.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa BUMN harus menyumbang minimal US$50 miliar per tahun ke negara.
Saat ini, aset BUMN mencapai US$1.000 triliun namun pengelolaannya dinilai tidak optimal.
“BUMN rugi, tapi komisarisnya banyak. Ini tidak masuk akal,” tegas Prabowo.
Ia memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran guna memaksimalkan kinerja BUMN.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi defisit APBN memaksimalkan kontribusi BUMN, memperbaiki tata kelola perusahaan negara.
Dengan penghematan Rp18 triliun, langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam reformasi BUMN dan penguatan ekonomi Indonesia.
(Gas/gea)
