JAKARTA – Polemik hak cipta dan pembayaran royalti lagu terus menjadi sorotan publik. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI, Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad, mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk segera merumuskan regulasi yang berkeadilan bagi semua pihak.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Dasco menegaskan bahwa DPR melalui Komisi X sedang memproses revisi Undang-Undang Hak Cipta untuk menjawab persoalan di lapangan.
“Kami telah meminta Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), untuk menyusun aturan yang tidak memberatkan, baik bagi pencipta lagu maupun pelaku usaha,” tegas Dasco dilansir Gurindam id, Jumat (8/8/2025).
Isu royalti lagu semakin memanas, terutama di kalangan pemilik kafe, restoran, dan tempat usaha yang merasa terbebani dengan pungutan tersebut.
Banyak pelaku usaha mengeluhkan ketidakjelasan mekanisme pembayaran dan besaran tarif yang diterapkan.
Menanggapi hal ini, Dasco menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan royalti. “Aturan yang dibuat harus melindungi hak ekonomi pencipta lagu, tetapi juga tidak menghambat iklim bisnis,” ujarnya.
Sambil menunggu revisi UU Hak Cipta, Dasco mendorong pemerintah dan LMK untuk segera menyusun aturan teknis yang lebih jelas dan mudah diaplikasikan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi polemik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.
Apa Dampaknya?
Pencipta lagu mendapatkan perlindungan hak ekonomi yang lebih baik.
Pelaku usaha tidak lagi khawatir dengan pungutan yang memberatkan.
Pemerintah dan DPR menunjukkan komitmen dalam menciptakan iklim kreatif dan bisnis yang sehat.
Apa Langkah Selanjutnya?
Revisi UU Hak Cipta akan terus digodok dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi musisi, pelaku usaha, dan LMK. Hasilnya diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk industri musik Indonesia.
(Gae/rk)
