NATUNA – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, secara blak-blakan menyampaikan berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan NKRI kepada Pemerintah Pusat. Keluhan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum Sinkronisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Indonesia, di Ballroom Jelita Sejuba, Sepempang, Rabu pekan lalu.
Bupati Cen Sui Lan menyoroti kondisi sulit nelayan tradisional Natuna yang menghadapi dua tantangan besar, lemahnya perlindungan di laut dan maraknya praktik illegal fishing, terutama oleh kapal asing asal Vietnam.
“Natuna itu 99 persen laut. Tapi yang kita jaga justru hanya daratannya, yang tidak sampai 1 persen,” tegas Cen Sui Lan di forum strategis tersebut.
“Sementara di laut, ratusan kapal asing bisa beroperasi hampir sepanjang tahun tanpa tersentuh,” lugasnya.
Bupati Cen Sui Lan mengkritik ketimpangan perhatian dan perlindungan dari Pemerintah Pusat terhadap Natuna sebagai kawasan perbatasan strategis. Ia menegaskan, nelayan lokal dengan alat tangkap seadanya dan kapal kecil tidak mampu bersaing dengan praktik penangkapan ikan ilegal yang masif.
“Natuna ini kaya, tapi masyarakatnya miskin. Saya sebagai bupati merasa sedih. Empat bulan menjabat, saya merasa belum bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Cen Sui Lan juga menyentil regulasi kelautan yang dinilai tidak berpihak kepada daerah kepulauan seperti Natuna. Aturan terkait batas wilayah laut (seperti 4 mil dan 12 mil) dinilai justru membelenggu dan menyulitkan daerah dalam mengelola potensi sumber daya lautnya secara mandiri.
Menyikapi lemahnya penegakan hukum di laut, Bupati Natuna mengajukan solusi konkret, “Kalau pusat tidak mampu sendiri, kenapa tidak libatkan swasta? Kirimkan kapal-kapal besi agar nelayan kami bisa masuk ke laut lepas. Jangan hanya kapal dari luar yang diberi izin. Sementara nelayan lokal tak punya alat tangkap memadai,” paparnya.
Cen Sui Lan menegaskan bahwa keberhasilan menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan tidak hanya diukur dari aspek pertahanan militer semata. “Tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat lokal,” tandasnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan dukungan nyata guna meningkatkan kemandirian dan perlindungan masyarakat Natuna, khususnya para nelayan tradisional yang menjadi tulang punggung perekonomian wilayah kepulauan ini.
(HMS/grd)
