GURINDAM.ID – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H. Boy Wijanarko Varianto dan Kepala BPKAD Suryanto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPK bertajuk “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah”. Acara digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (15/5/2024).
Rakornas ini diselenggarakan berdasarkan Pasal 6 huruf b UU No. 19 Tahun 2019 yang mengamanatkan KPK untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.
Bupati Cen Sui Lan menyatakan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Natuna. “Kami siap bersinergi dengan KPK untuk menekan praktik korupsi, khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna,” tegasnya.
Ia juga berharap Rakornas ini menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah serta meminimalisir potensi tindak pidana korupsi.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Pencegahan korupsi harus dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Salah satu instrumen yang menjadi sorotan adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), sistem pelaporan pencegahan korupsi berbasis delapan area kritis, Perencanaan, penganggaran pengadaan barang/Jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen Aset, Optimalisasi Pajak.
Kehadiran para bupati dan wali kota se-Kepri dalam Rakornas ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK. Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas korupsi.
Dengan langkah ini, Kabupaten Natuna bertekad menjadi contoh Pemerintahan yang bersih dan berintegritas, mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.
(GRD)
